PEKANBARU - Provinsi Riau memiliki 22 kawasan atau lokasi prioritas (Lokpri) dalam pengembangan kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara asing.

Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie mengatakan, bahwa kawasan Lokpri yang ada di Riau harus dijaga ketat lantaran lokasi-lokasi ini berhadapan langsung dengan negara luar. Lokpri tersebut, diantaranya tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rokan Hilir (Rohil), Pelalawan, Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.

"Sedangkan daerah lain yang hanya punya dua Lokpri saja bikin badan perbatasan," ungkapnya di Pekanbaru, Senin (24/6/2019).

Dengan adanya badan khusus yang menangani masalah wilayah terdepan, ia berharap upaya untuk memperjuangkan daerah-daerah itu lebih kuat dan jelas. Masalah ini bukan hanya sebatas tapal batas, tapi lebih kepada pengamanan wilayah-wilayah perbatasan, ancaman abrasi dan ancaman kerusakan lingkungan hidup.

"Kalau ada badan yang mengelola perbatasan, bentuk komunikasinya dengan pusat lebih enak dari pada bagian. Sekarang Pemprov Riau cuma punya lebaga setingkat bagian yang itupun digabung dengan Bagian Tata Batas Dalam dan Luar Negeri. Kalau setingkat badan, kan mengurus luar negeri saja, khusus," sebutnya.

Intinya, dengan geografis Provinsi Riau sangat membutuhkan sebuah badan sendiri yang mengurus soal wilayah perbatasan. Dulu memang pernah ada perintah pusat kepada daerah untuk membentuk lembaga sendiri untuk mengurusi masalah ini.

Namun setelah itu ada peraturan pemerintah (PP) yang mencabut itu. Kemudian saat ini muncul lagi edaran yang menyebutkan kepada daerah yang punya kepentingan dimana daerahnya berbatasan dengan negara luar, disarankan untuk membentuk lembaga setingkat badan untuk mengurusi Lokpri tersebut. ***