PEKANBARU – Komisi II DPRD Riau kembali menyoroti lemahnya kinerja Dinas Pertanian, khususnya terkait program pengembangan cabai dan produksi beras. Kritikan ini muncul karena banyaknya program yang telah dianggarkan, namun dinilai tidak berjalan di lapangan.

Ketua Komisi II DPRD Riau, Adam Safaat, mengungkapkan bahwa dalam APBD Murni 2025 telah dialokasikan anggaran untuk pengembangan 200 hektare lahan cabai. Namun hingga kini, program tersebut dinilai tidak terealisasi.

“Programnya ada, tapi di lapangan tidak ada. Tidak ada realisasi anggaran, tidak ada pendampingan, tidak ada hasil. Sangat sedikit sekali kinerja Dinas Pertanian terkait cabai, ini kritik keras kami,” tegasnya, Senin (17/11/2025).

Adam menjelaskan bahwa cabai merupakan komoditas penting yang turut memengaruhi inflasi di Riau selain beras. Tidak maksimalnya program pengembangan cabai memperburuk kondisi pasokan pangan strategis di daerah.

Beras dan Gagal Panen Akibat Irigasi

Selain cabai, persoalan beras juga menjadi sorotan Komisi II DPRD Riau. Banyak lahan padi dilaporkan mengalami gagal panen akibat buruknya sistem irigasi, terutama saat kemarau panjang beberapa waktu lalu.

“Air tidak sampai ke ujung sawah. Debit berkurang, bendungan mengalami pendangkalan, dan suplai air ke lahan padi tidak berjalan baik. Banyak sawah gagal panen, terutama di Siak, Kampar, dan Pelalawan,” ujar legislator asal Dapil Rokan Hulu tersebut.

Ia juga menyoroti sejumlah bendungan yang tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya. Ada yang berubah menjadi lokasi wisata, bahkan tempat pembuangan sampah, sehingga mengganggu aliran air menuju lahan pertanian.

Komisi II meminta Dinas Pertanian melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki perencanaan serta pelaksanaan program agar masalah pangan di Riau tidak semakin memburuk. (inf)