PEKANBARU - Untuk mempermudah pelaku usaha, terutama pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki usaha dengan badan hukum legal serta mendapatkan kemudahan akses modal untuk mengembangkan usahanya, beberapa waktu lalu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan program perseroan perorangan dengan skala kecil.

Dengan adanya perseroan perorangan ini pendirian badan usaha berbentuk perseroan dapat dilakukan oleh 1 orang sebagai pemegang saham sekaligus Direktur serta bebas menentukan besaran modal.

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Pujo Harinto menyampaikan bahwa perseroan perorangan ini merupakan upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali kondisi perekonomian ditengah kondisi Covid-19 dimana pelaku UMK dapat menjadi motor penggerak dalam menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat.

“Dengan adanya status sudah berbadan hukum terhadap pelaku UMK, maka akan memberikan perlindungan hukum serta kemudahan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan,” kata Pujo, Kamis (24/2/2022).

Pujo menjelaskan Kemenkumham Riau juga sudah beberapa kali melakukan sosialisasi melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada Rabu (16/2/2022) yang dilakukan disalah satu hotel di Pekanbaru menggelar sosialisasi Administrasi Hukum Umum di Wilayah dengan tema 'Pendirian Perseroan Perorangan Dalam Rangka Memberikan Kemudahan Berusaha Bagi UMK di Provinsi Riau' yang diikuti oleh pelaku UMK dari berbagai jenis usaha yang ada di Kota Pekanbaru.

Diakuinya sudah banyak para pelaku usaha yang memahami perseroan perorangan ini dan kemudian langsung mendaftar usaha miliknya, apalagi syarat pendaftaran juga cukup mudah dan tidak perlu menggunakan akte notaris.

“Hanya melalui daftar online, mempunyai KTP, NPWP, email aktif dan membayar PNBP Rp50.000, kemudian diterbitkan sertifikat. Itulah yang menjadi legalitas untuk badan usaha perseroan perseorangan,” ungkap Pujo. ***