PEKANBARU, GORIAU.COM - Sidang perdana Gubernur Riau HM Rusli Zainal diwarnai aksi demonstrasi massa mahasiswa. Mereka menuntut pengadilan menyidang Rusli dengan seadil adilnya.
Dalam aksi mahasiswa ini, Rabu siang (6/11/2013), puluhan aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tampak melakukan pengawalan ekstra.
"Kami menginginkan hakim mengadili Rusli Zainal seadil adilnya. Jangan ada tebang pilih. Tidak perlu digantung," kata Robi Armilus selaku koordinator aksi tersebut.
Dalam aksinya, massa berorasi dengan menggunakan alat pembesar suara serta membawa sejumlah spanduk kecaman terhadap pejabat koruptor. "Kami berharap tidak muluk-muluk. Hanya hakim memberikan keadilan yang benar-benar tanpa keberpihakan," katanya.
Robi dalam orasinya mengatakan, hukuman yang adil untuk Rusli Zainal adalah gambaran penegakan hukum yang menjadi tolok ukur pengadilan. "Jadi, kalau memang dia terlibat, katakan terlibat. Kalau tidak katakan tidak. Jangan ada permainan," kata dia.
Massa juga menyebut secara berulang bahwa Gubernur Riau merupakan "Bapak Pembangunan" dan Bapak Koruptor" yang harus segera mendapatkan sanksi tegas.
Kepolisian Daerah Provinsi Riau bersama jajaran mengerahkan 40 personel untuk mengamankan jalannya sidang perdana Gubernur Riau HM Rusli Zainal. "Polda berkoordinasi dengan Polresta Pekanbaru untuk pengamanan sidang gubrnur hari ini," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo.
Gubernur Riau nonaktif, Rusli Zainal,hari ini akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan.
Sidang kasus suap revisi Perda Pekan Olah Raga Nasional (PON) Riau dan kehutanan itu digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berada tepat di wilayah padat.
Rusli Zainal ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus dengan tiga perbuatan, dimana sebagai Gubernur Riau ia disangkakan menerima hadiah atau janji, dan melakukan pemberian yang diduga bertentangan dengan hukum.
Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) menyangkakan Rusli Zainal telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b. Serta Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususjya pada dugaan menerima suap terkait pembahasan Perda PON Riau tahun 2012.
Kemudian Gubernur Riau ini juga disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, serta Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat satu kesatu KUHP dengan dugaan penerimaan suap dan menyap anggota  sejumlah legislator Riau.(fzr)