JAKARTA - Kondisi keuangan BPJS Kesehatan tengah mengalami tekanan berat akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Setiap bulan, lembaga penjamin kesehatan nasional ini harus menanggung defisit hingga triliunan rupiah.

Kondisi krusial tersebut dipaparkan langsung oleh Direktur BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Ia mengonfirmasi bahwa pengeluaran untuk pembayaran klaim jauh lebih besar daripada iuran warga yang masuk.

"Jadi Bapak Ibu sekalian, memang BPJS ini mempunyai pengalaman defisit itu mulai tahun 2018-2020. Kemudian pandemi COVID sedikit efisien, kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah sampai 108,72 persen," jelas Prihati Pujowaskito di hadapan anggota dewan.

Ketimpangan Iuran dan Biaya Klaim Harian

Tingginya aktivitas pelayanan kesehatan masyarakat menjadi faktor utama pembengkakan biaya. Pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk membayar fasilitas kesehatan kini telah melampaui batas aman kas organisasi.

Prihati Pujowaskito merinci data transaksi keuangan yang terjadi di lembaganya saat ini:

  • * Volume Transaksi: Aktivitas layanan kesehatan masyarakat mencapai 2 juta transaksi dalam sehari.
  • * Pengeluaran Kas: Pembayaran klaim menyedot anggaran Rp 500 miliar per hari, atau berkisar Rp 16,5 triliun dalam sebulan.
  • * Pendapatan Iuran: Total iuran masuk dari seluruh peserta hanya menyentuh angka Rp 14 triliun per bulan.

"Dan ini Bapak Ibu sekalian, kita melakukan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi. Ini menghasilkan pembayaran Rp 500 miliar sehari, dan sebulan sebesar Rp 16 triliun, kurang lebih Rp 16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp 14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp 2 triliun," katanya.

Bayang-Bayang Gagal Bayar Juli 2027

Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya intervensi kebijakan dari pemerintah dan legislatif, BPJS Kesehatan terancam tidak mampu lagi membayar klaim rumah sakit dan fasilitas kesehatan pada pertengahan tahun depan.

Kendati demikian, manajemen memastikan bahwa ketahanan dana jaminan sosial masih relatif aman untuk merespons klaim hingga beberapa bulan ke depan.

"Namun demikian, kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi (dukungan) Bapak, Ibu, sekalian," ucapnya meminta sokongan parlemen.

Suntikan Modal Rp 20 Triliun dan Regulasi Baru

Di tengah ancaman krisis keuangan tersebut, manajemen mendapatkan sinyal positif dari pihak Istana terkait rencana pencairan dana segar senilai Rp 20 triliun yang tersimpan di kementerian teknis.

Harapan baru muncul setelah adanya komunikasi langsung mengenai finalisasi Peraturan Pemerintah terkait Pengelolaan Aset dan Liabilitas (PP Alma) yang diproyeksikan mampu mengubah status defisit aset menjadi defisit aset neto.

"Kami berusaha ke depan tetap ikut, tadi Bapak Menkes sudah menyampaikan peraturan kelihatannya ada kabar gembira jam 13.00 tadi kami ditelepon oleh Wamensesneg. Jam 13.00 ada finalisasi Pak. Dan kalau sudah ditandatangani, moga-moga Juli Pak, cair Pak, cair, cair. Yang tadi Bapak bilang Rp 20 triliun. Rp 10 triliun di Kemenkes, Rp 10 triliun di Kemenkeu ya, yang sudah pernah dijanjikan di awal tahun," urainya optimis.

Dana tersebut disiapkan sebagai pasokan anggaran tambahan demi menambal kekurangan berjalan. Selain itu, regulasi lain berupa Perpres penghapusan tunggakan juga dinantikan untuk memulihkan potensi piutang macet.

"Suntikan Bu, untuk suntikan, yang Kemenkeu. Dan ini juga yang disampaikan Pak Yahya tadi bisa menutup kekurangan ya dalam setahun berjalan ini Pak. Tahun depan kalau suntikan kita akan mengajukan lagi pastinya. Kemudian yang perlu kami jelaskan bahwasanya kita juga berharap segera ditandatangani Perpres penghapusan tunggakan, karena ini ada 23 kurang lebih juta yang menunggak dan ini memang uangnya sebesar Rp 14 triliun," sambungnya. ***