DUMAI - Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) yang diterima Pemerintah Kota (Pemko) Dumai 'Terjun Bebas' atau mengalami penurunan yang cukup drastis. Dampaknya, pemerintah daerah pun kewalahan dalam membangun daerah.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dumai, Marjoko Santoso kepada GoRiau.com (GoNews Grup), Rabu (5/7/2017). Kota umai memiliki wilayah yang luas, sehingga perlu pembangunan infrastruktur yang cukup besar.

"Hari ini proporsi pendapatan daerah baru sekitar 20 persen. Itu pun yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Selebihnya, semua masih mengandalkan dari Pemerintah Pusat," ulasnya.

Dikatakannya, saat ini Bapenda Dumai sedang mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah. Hal itu dilakukan untuk mengenjot PAD. Pajak yang memiliki potensi besar dalam pembangunan Kota Dumai, seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restauran, Pajak Air Bawah Tanah dan Parkir.

"Memang tidak mudah memberikan pemahaman kepada wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Apalagi, kontribusi wajib pajak terhadap pembayaran pajak daerah memiliki peran besar untuk pembangunan Kota Dumai," urainya.

Dijelaskannya, ada 11 jenis pajak yang merupakan kewenangan pemerintah daerah (Pemko Dumai, red), yaitu Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Inilah 11 pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang harus digali Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Agar wajib pajak amanah untuk membayar pajak kepada Pemerintah Kota Dumai, yang diserap sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelasnya.***