
PEKANBARU – Penetapan status darurat sampah oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk tokoh perempuan Riau, Intsiawati Ayus. Menurutnya, keputusan tersebut terlalu tergesa-gesa dan menunjukkan kepanikan tanpa solusi konkret.
"Penetapan darurat sampah ini menunjukkan pemerintah kota panik. Seharusnya mereka lebih fokus pada pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta kontraktor yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Pekanbaru," ujar Intsiawati, Kamis (16/1/2025).
Ia menegaskan bahwa semua kewajiban terkait pengelolaan sampah sudah seharusnya tercantum dalam kontrak antara pemerintah dan pihak swasta. Jika kontrak tersebut ada, Pemko Pekanbaru seharusnya dapat menggunakannya sebagai dasar untuk mengevaluasi dan menindak pihak yang tidak memenuhi tanggung jawabnya.
"Apakah Pemko Pekanbaru tidak memiliki dokumen kontrak tersebut? Jika ada, mengapa tidak digunakan sebagai acuan untuk menegur atau mengevaluasi kinerja mereka?" tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar Pemko Pekanbaru mengambil langkah tegas terhadap dua pihak utama, yakni DLHK dan kontraktor pemenang tender. Bahkan, ia menilai keterlibatan aparat penegak hukum (APH) perlu dilakukan guna memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai kontrak.
"Keterlibatan APH dapat meningkatkan akuntabilitas, sehingga DLHK dan pihak swasta tidak bekerja asal-asalan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik," tegasnya.
Dampak dari permasalahan sampah yang belum tertangani dengan optimal sangat dirasakan oleh masyarakat. Sampah yang menggunung di pasar-pasar menimbulkan bau tidak sedap dan menurunkan minat warga untuk berbelanja. Selain itu, sampah yang berserakan di pinggir jalan juga mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan pengendara.
"Kasihan masyarakat yang harus menghadapi dampak langsungnya. Bau tak sedap di pasar membuat warga enggan belanja, sementara sampah di pinggir jalan juga membahayakan pengguna jalan," pungkas Intsiawati.
Dengan situasi ini, ia berharap Pemko Pekanbaru segera mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan sampah, bukan sekadar menetapkan status darurat tanpa solusi konkret. ***