PEKANBARU - Dari 27 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pekanbaru yang masuk kedalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2021, baru 5 Ranperda yang disahkan oleh DPRD Kota Pekanbaru.

Adapun 5 Ranperda yang sudah disahkan dari 27 yang ditargetkan adalah Perda Inovasi Daerah dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Perda Inisiatif Tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19).

Perda Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak, Perda Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Pekanbaru menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) BPR Pekanbaru Madani, dan Perda Pencegahan, Pembatasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Pekanbaru.

Baru-baru ini, DPRD Pekanbaru baru memulai pembahasan 6 Ranperda, 6 Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang retribusi air limbah. Kedua Ranperda tentang perubahan ke empat atas peraturan daerah kota pekanbaru nomor 2 tahun 2015 tentang penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal kepala badan usaha milik daerah dan badan hukum lainnya.

Ketiga Ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak. Keempat Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 4 tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kelima Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 11 tahun 2012 tentang pajak air tanah dan terakhir, dan yang terakhir Ranperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

"Sisanya yang belum dilakukan pembahasan kita lanjutkan di tahun depan, karena ada keterbatasan waktu dan juga kemampuan," kata Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ginda Burnama, Sabtu (16/10/2021).

Lanjut politisi Gerindra ini, salah satu kendala yang menjadi lambannya pembahasan Ranperda ini adalah masih adanya pandemi Covid-19. Sehingga menurutnya pergerakan dari anggota DPRD Pekanbaru menjadi terbatas.

Selain adanya pandemi Covid-19, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala lambannya pembahasan Ranperda tersebut.

"Karena kita mengimplementasi dari daerah-daerah tertentu, karena belum tentu daerah-daerah tetangga seperti Sumatera Utara maupun Sumatera Barat ada (Perdanya)," bebernya. ***