JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa marah kepada Komandan Pos (Danpos) Ramil di Bukit Tepuk, Kampung Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua, karena melakukan kebohongan dalam laporan kronologi penyerangan Posramil oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada Kamis (27/1/2022) lalu.

Seperti diketahui, penyerangan KKB ke Posramil di Bukit Tepuk tersebut menyebabkan tiga prajurit TNI gugur, yakni Serda M Rizal Maulana Arifin, Pratu Tuppal Halomoan Baresa dan Pratu Rahman Tomilawa. Ketiganya merupakan anggota Satgas Kodim YR 408/Sbh.

Dikutip dari Inews.id, Panglima mengatakan, terdapat kejanggalan mengenai kronologi kejadian yang telah dilaporkan Danpos, sehingga tim investigasi Kodam melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan fakta baru.

''Ternyata hasilnya berbohong. Yang terjadi bukan yang dilaporkan. Yang terjadi disembunyikan Danki, komandan pos,'' ujar Panglima TNI saat pertemuan bersama Tim Hukum TNI yang diunggah akun YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Jumat (18/3/2022).

Dituturkan Jenderal Andika, penyerangan memang dilakukan kelompok bersenjata, tetapi ada peran komandan kompi yang tidak memperhitungkan dan menyepelekan tempat para anggotanya bertugas sehingga mengakibatkan terjadinya penyerangan tersebut.

''Ada peran Danpos dengan penggelaran anggota di tempat yang tak diperhitungkan dan disepelekan. Hasil investigasi menyatakan ada kebohongan komandan pos terkait kronologi penyerangan Posramil Gome oleh kelompok bersenjata,'' kata Panglima TNI.

Dengan terbuktinya ada kejanggalan yang disebabkan kebohongan laporan Danpos, Panglima TNI meminta agar Danpos tersebut diproses dan dihukum sesuai dengan bobot pelanggarannya.

Panglima TNI memerintahkan Puspom TNI bersama Puspom TNI AD segera menindaklanjutinya.

''Ini terbukti ada kelalaian. Proses hukum komandan pos agar menjadi pembelajaran,'' tegasnya.

Jenderal Andika kecewa dengan adanya kebohongan tersebut.

''Kita di sini semua memikirkan dukungan, kemudian bagaimana melindungi anggota. Di sana hanya begini-begini aja rupanya. Maksudnya pertimbangannya pendek sekali. Hanya soal oh kita dapat uang tambahan untuk pengamanan di situ, dikorbankan semua. Jadi saya ingin ada proses hukum untuk Danpos ini,'' kata Panglima TNI.***