PEKANBARU – Keputusan Mahkamah Konstitusi RI yang mengatur tentang ambang batas Pilkada, dipastikan akan memberi dampak terhadap dinamika politik di Tanah Air. Dampaknya pun terhitung cukup beragam.

Seperti dilontarkan pengamat politik Universitas Islam Riau (UIR) Dr T Edy Sabli, Keputusan MK tersebut memberi peluang kepada partai politik (parpol) yang tidak memiliki kursi di DPRD, bisa mengusung calon di ajang Pilkada. Sehingga hal ini dapat meminimalisir munculnya calon tunggal.

Namun demikian, hal ini tetap tergantung kepada sikap parpol tersebut. Apakah mau mengusung calon sendiri atau malah mengikut koalisi parpol yang sudah ada.

"Jadi dengan diberikannya peluang bagi parpol yang tidak mendapatkan kursi di DPRD untuk menjadi peserta pada Pilkada, ini akan memperkecil peluang bagi calon kepala daerah untuk melawan kotak kosong," terang Edy Sabli kepada GoRiau.com, Rabu (21/8/2024).

Edy Sabli juga menerangkan, keputusan MK tersebut juga membuat parpol, KPU, dan Bawaslu harus bekerja lebih ekstra, khususnya untuk menentukan persentase perolehan suara parpol saat Pemilu lalu.

"Dan menurut saya dampaknya juga besar kepada peta politik karena akan ada parpol bisa mengusung calonnya tanpa harus berkoalisi. Begitu pula akan berdampak terhadap mahar untuk mendapatkan dukungan parpol, karena juga menjadi turun harganya," ujar Edy Sabli

Pecah Kongsi

Tak hanya itu, Edy Sabli juga memprediksi bahwa akan banyak pecah kongsi antara para pasangan calon peserta Pilkada. Sebab, calon yang ingin menjadi nomor 1, tentu akan mencoba menjalin komunikasi ulang dengan beberapa parpol.

Namun yang tak kalah penting, perkembangan ini juga membuat demokrasi semakin hidup. Karena tidak tertutup kemungkinan Paslon dalam Pilkada serentak 2024 ini akan bertaburan.

“Saya prediksi bahwa kecil kemungkinan akan terjadi pemilihan satu putaran di seluruh daerah di Indonesia dengan aturan Pemilu yang baru disahkan Mahkamah Konstitusi,” pungkas Edy Sabli. ***