JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan gratifikasi senilai Rp21,5 miliar yang menyeret mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv. Dalam rangka pendalaman kasus ini, tim penyidik memanggil tiga saksi untuk diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Rabu (5/3/2025).

Salah satu saksi yang diperiksa adalah Direktur Utama PT Indonesia Wacoal, Suryadi Sasmita. Perusahaan yang dipimpinnya dikenal sebagai produsen pakaian dalam wanita ternama di Indonesia.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama SS (Direktur Utama PT Indonesia Wacoal)," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika.

Selain Suryadi, penyidik juga memanggil dua saksi lainnya, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) Suyanto serta mantan Kepala Seksi Pengawasan I KPP Madya Jakarta Selatan periode 2021-2024, Yudios Syaftiar.

Menurut KPK, pemeriksaan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait dugaan korupsi dalam bentuk penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Haniv Diduga Terima Gratifikasi Rp21,5 Miliar

Kasus ini bermula dari penetapan Muhammad Haniv sebagai tersangka oleh KPK pada 12 Februari 2025. Ia diduga menerima gratifikasi senilai Rp21,5 miliar saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus pada periode 2015-2018.

Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Haniv diduga menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan bisnis anaknya. Salah satu modus yang digunakan adalah dengan mengirimkan surel kepada sejumlah pengusaha wajib pajak untuk meminta bantuan modal.

Sebanyak Rp804 juta dari gratifikasi tersebut disebut digunakan untuk membiayai peragaan busana anaknya. Selain itu, KPK menemukan bahwa Haniv menerima uang dalam bentuk valuta asing senilai Rp6,6 miliar serta menempatkan dana dalam deposito BPR sebesar Rp14 miliar.

"HNV diduga menerima gratifikasi dalam berbagai bentuk, termasuk untuk kepentingan fashion show anaknya, serta dalam bentuk valuta asing dan deposito BPR. Total gratifikasi yang diterima mencapai Rp21,5 miliar," jelas Asep.

Atas perbuatannya, Haniv dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. ***