BENGKALIS - Bersama sejumlah lembaga vertikal serta organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Badan Koordinasi Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem), Selasa (9/7/2019).

Kegiatan yang di gelar di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bengkalis ini, dipimpin Bupati Bengkalis Amril Mukminin, diwakili Asisten Tata Pemerintahan, Hj Umi Kalsum, di damping Kepala Kesbangpol, Hermanto Baran dan Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bengkalis, Nico Fernando.

''Ini merupakan rapat koordinasi untuk mencegah terjadinya perpecahan di tengah-tengah masyarakat kita akibat aliran yang ditumbuhkan di masyarakat saat ini. Tentunya hal ini menjadi perhatian kita. Agar daerah ini khususnya dan negara ini umumnya terhindar dari perpecahan, maka kita akan berupaya mencegah hal itu terjadi,'' tutur Umi Kalsum.

Ada pihak kejaksaan, kepolisian, organisasi kemasyarakatan yang diakui negara, menurut Umi merupakan langkah-langkah koordinasi yang perlu dijalin dan dijaga untuk mengawal persoalan ini.

''Semua pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Bengkalis, akan tetap memantau pergerakan masyarakat yang dinilai akan merusak kondisi keutuhan negeri ini,'' tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memfasilitasi kegiatan ini mengaku akan terus melakukan pertemuan serupa secara rutin.

''Ini masalah yang kita nilai cukup sensitif dan perlu penyelesaian yang maksimal. Mudah-mudahan dengan kita selenggarakan kegiatan ini mampu menjadi cara untuk mengurai permasalahan yang mencoba memecah belahkan negeri ini,'' tuturnya.

Pada Rakor Bakorpakem ini, semua pihak sepakat untuk berperan secara aktif memantau pergerakan yang dinilai berbahaya terhadap kerukunan umat beragama di Kabupaten Bengkalis ini khususnya.

''Semoga kita terhindar dari perpecahan yang memang sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki misi buruk terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,'' kata Hermanto.***