PASIR PANGARARIAN, GORIAU.COM - Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian terus melengkapi berkas dugaan korupsi ''SPPD Fiktif'' yang terjadi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rokan Hulu. Kali ini, tim Tipikor Kejari ''mengobrak-abrik'' berkas yang ada di kantor tersebut, Jumat (20/12/2013).

Pantauan di lokasi, tim Tipikor datang ke BKD Rohul sekitar pukul 11.15 Wib dan lebih dari satu jam, baru tim keluar dari ruangan BKD. Tim meninggalkan kantor BKD sekitar pukul 12.31 Wib. Tampak hadir pada penggeledahan ini, Asisten III Setdakab Rohul Tengku Abrizal, namun Asisten III hanya sebentar melihat proses penggeledahan karena setelah berbincang-bincang dengan Kepala BKD Hj Sri Mulyati, Tengku Abrizal langsung meninggalkan lokasi.

Sementara itu Kasi Pidsus Kejari Pasir Pangaraian, Iskandar Zulkarnain, SH mengatakan Kepala BKD terlibat dalam kasus SPPD fiktif tahun 2011 sebesar Rp 152 juta, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka di bulan November lalu. Diakuinya, Kepala BKD juga sudah mengembalikan dana tersebut sebesar Rp 152 juta.

Namun pihak Kejaksaan memperkirakan masih ada anggaran SPPD yang fiktif lagi dari total anggaran SPPD senilai Rp 691 juta di BKD.

Dari Kantor BKD, Tim khusus Pemberantasan Korupsi juga membawa 5 item untuk penyidikan, yakni satu unit laptop dan lima berkas dokumen Surat Perintah Tugas (SPT), dokumen SPPD, Buku Kas Umum (BKU), Kwitansi mulai Januari hingga Desember. ''Dari berkas yang ada, kita akan telaah dahulu. Tim akan mengecek maskapai dan tempat tujuan keberangkatan dalam SPPD tahun 2011 lalu,'' katanya.

Indikasi korupsi tersebut terjadi karena pada SPPD yang diutus untuk perjalanan dinas sebanyak 3 orang namun yang berangkat hanya satu orang. (ur)