PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Pemerintah kecamatan diminta melaporkan segala jenis usaha dan bangunan yang tidak memiliki perizinan. Hal ini, selain camat sebagai tim pengawasan juga upaya menertibkan perizinan serta optimaliasi peningkatan PAD.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pelalawan Drs H Fakhrizal, MSi Senin (22/10/2012) mengatakan, kewajiban pihak kecamatan melaporkan setiap kegiatan atau usaha dan bangunan yang tidak mengantongi izin sebut Fakhrizal sudah diatur dalam Perbup Nomor 50 Tahun 2011.

''Jadi kewajiban melakukan monitoring dengan membuat laporan itu bukan saja wewenang KPPT semata, namun banyak pihak dilibatkan termasuk SKPD terkait dan camat,'' terangnya sambil menyebutkan pasal 5 poin 2 Perbup Pelalawan tentang pembinaan dan pengawasan camat berkewajiban melaporkan pelaksanaan sub bidang pengawasan yang dilimpahkan kepada Satker terkait secara priodik serta melakukan pengawasan secara umum terhadap pembangunan gedung, perumahan dan pemukiman di kecamatan.

Laporan dari pihak kecamatan ini, sebut Kepala KPPT Pelalawan sangat penting, guna menertibkan perizinan dan meningkatkan pelayanan serta adanya kepastian hukum terhadap kegiatan usaha masyararakat.

''Kalau memang ada kegiatan usaha masyarakat termasuk pembangunan gedung, perumahan dan pemukiman yang tidak mengantongi izin, ya silakan melapor ke Tim Monitoring pengawasan KPPT Pelalawan,dimana camat se Kabupaten Pelalawan juga berkedudukan sebagai anggota tim dimaksud,'' terang Fakhrizal sambil menyebutkan seluruh camat telah diberitahukan soal keterlibatannya dalam hal tersebut, baik berdasarkan Perbup juga surat edaran.

Setakad ini, lanjut Kepala KPTT Pelalawan, beberapa kecamatan sudah ada yang melaporkan terkait kegiatan usaha dan pembangunan yang tidak mengantongi izin, namun partisipasinya perlu ditingkatkan. ''Yang lapor sudah ada namun diharapkan secara priodik dan memang masih sangat perlu partisipasi aktif lagi kepada seluruh pihak kecamatan,'' ungkapnya.

Masalah ini menurut Fakhrizal, tak semata berguna melakukan penertiban, namun poin penting lainnya upaya meningkatkan kontribusi untuk pembangunan daerah melalui beberapa item retribusi perizinan yang telah diPerdakan. (kst)