PEKANBARU – Saat ini dikabarkan banyak calon peserta Pemilihan Walikota (Pilwako) Kota Pekanbaru, Riau yang berkampanye di luar zona yang sudah ditetapkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menyikapi fenomena itu pengamat politik dari Universitas Islam Riau (UIR), Dr H T Edy Sabli, MSi, mengatakan hal itu merupakan pelanggaran.

Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seharusnya langsung bertindak tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat.

“Jadi, Bawaslu seharusnya bertindak, tak perlu harus menunggu laporan dari masyarakat. Itu sesuai dengan ketentuan,” terang mantan Ketua KPU Riau tersebut, Selasa (15/10/2024).

Ditambahkannya, sedangkan bentuk tindakannya bisa beragam. Mulai dari yang ringan seperti memberi teguran hingga yang lebih berat seperti membubarkan kampanye yang dinilai melanggar aturan terkait zona tersebut.

Menilik dari pengalaman sebelumnya, ada calon yang beralasan karena menerima undangan, baik dari masyarakat, paguyuban, organisasi, LSM atau wadah lainnya.

Menurut Edy, apapun itu, seharusnyanya para calon walikota harus menolak jika lokasinya di luar zona kampanyenya yang sudah ditetapkan KPU.

“Walaupun diundang sebagai narasumber atau pembicara dalam pelatihan maupun seminar, itu juga harus ditolak. Sebab kehadiran seorang calon di suatu tempat, sudah bisa diartikan berkampanye. Walau punya calon itu tidak berbicara sepatah katapun,” terang Edy Sabli lagi.

Bila calon masih membandel tetap menghadiri undangan di luar zona kampanye yang sudah ditetapkan KPU, maka Bawaslu bisa lebih tegas dengan menindaklanjuti pelanggaran tersebut ke KPU. Biasanya, bisa saja para calon yang bandel tersebut menerima sanksi berupa pengurangan jatah turun berkampanye ke masyarakat. ***