SELATPANJANG - Beberapa buruh yang biasa beroperasi di Pelabuhan Camat Selatpanjang, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam hearing singkat itu, mereka sempat bertanya tentang jatah bongkar andai pelabuhan bongkar muat dipindahkan ke Dorak.

Beberapa buruh ini langsung disambut oleh Ketua Komisi B DPRD Dedi Putra SHi, Wakil Asmawi, Sekretaris Darsini, dan anggota Taufiek, serta Linda Wati

Menjawab kekhawatiran buruh akan adanya tumpang tindih jatah bongkar yang selama ini telah disepakati, Dedi Putra SHi mengatakan tidak akan ada sistem yang berubah. Hanya pelabuhan bongkar muat saja yang dipindahkan ke Dorak, mengingat Pelabuhan Camat itu tidak representatif. "Kita minta mereka (buruh, red) kompak. Data kan berapa jumlah buruh dan itu akan bekerja sesuai dengan kapal yang biasa mereka bongkar," ujar Dedi Putra.

Politisi PPP ini pun menambahkan, andai ada masyarakat Dorak yang ingin menjadi buruh, maka yang akan dibongkar buruh dari Dorak adalah kapal-kapal baru saja. Sementara kapal lama yang sebelumnya dibongkar buruh di Pelabuhan camat tidak akan mengalami perubahan. "Di sini ada lima kelompok buruh dan dua pengelolanya. Mereka siap asal dipindahkan semuanya," tambah Dedi menjawab apa yang dipertanyakan buruh saat hearing kemarin.

Terkait belum adanya pelabuhan yang representatif di Kepulauan Meranti, Kadishubkominfo Hariadi mengaku telah mengirimkan surat ke KSOP dengan tembusan ke Direktur Kepelabuhan. Sementara dengan keberadaan pelabuhan di Dorak, Hariadi mengaku itu menjadi salah satu solusi mengingat mendekati puasa dan lebaran aktivitas bongkar muat pasti akan meningkat. Hanya saja, ada sekitar 100 meter jalan menuju testel dermaga perlu ditimbun dan ditingkatkan.

"Kita di Meranti memang belum ada pelabuhan yang representatif untuk bongkar muat. Pelabuhan di Dorak secara akses dari Jalan Lingkar menuju pelabuhan sudah ada. Namun perlu ditimbun dan ditingkatkan sepanjang lebih kurang 100 meter," ujar Hariadi pula. ***