TELUKKUANTAN – Buruh di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau mendesak penegakan hukum bagi perusahaan yang mengabaikan hak-haknya. Jika kondisi ini tetap dibiarkan, maka buruh akan menempuh jalur hukum.

Hal ini dikemukakan Jon Hendri, Ketua FSPMI Kuansing, saat unjuk rasa di Kejari Kuansing, Senin (15/9/2025) siang. FSPMI akan terus berada di garis depan memperjuangkan hak-hak pekerja.

"Kami fokus pada hak-hak normatif buruh. Jika hak pekerja terus diabaikan, kami siap menempuh jalur hukum bersama aparat penegak hukum," ujar Jon.

Kepada Kajari Kuansing, buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni berkaitan dengan pemenuhan hak-hak normatif pekerja, termasuk pembayaran upah layak dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh buruh tanpa terkecuali.

Kemudian, penempatan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan masyarakat sekitar, penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dan perlindungan terhadap aset negara yang dikelola untuk kepentingan publik.

"Kami juga menuntut transparansi kerja sama dengan koperasi dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warga," kata Jon.

"FSPMI akan mengawal isu-isu ketenagakerjaan secara serius. Buruh harus dilindungi, bukan diabaikan," tegas Jon menambahkan.***