JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Ade Yasin diduga menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat agar Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 Pemkab Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

''AY selaku Bupati Kabupaten Bogor berkeinginan agar Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk tahun anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat,'' kata Ketua KPK, Firli Bahuri di Jakarta, Rabu (27/4/2022).

Firli menuturkan, selanjutnya BPK Jawa Barat menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim atau pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 Pemkab Bogor. BPK kemudian menugaskan Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, Gerri Ginajar Trie Rahmatullah dan Winda Rizmayani untuk mengaudit berbagai pelaksanaan proyek di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Sekitar Januari 2022, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara Hendra Nur Rahmatullah Karwita dengan Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam dan Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah. Mereka setuju mengondisikan susunan tim audit interim.

Ade Yasin menerima informasi dari Ihsan bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek. Bupati Ade kemudian meminta agar laporan keuangan itu diusahakan WTP.

Sebagai realisasi kesepakatan, Ihsan dan Maulana diduga memberikan uang Rp100 juta dalam bentuk tunai kepada Anthon Merdiansyah di salah satu tempat di Bandung, Jawa Barat. Anthon kemudian mengondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan Ihsan dimana nantinya obyek audit hanya untuk SKPD tertentu.

Proses audit dilaksanakan mulai Februari hingga April 2022 dengan hasil rekomendasi di antaranya bahwa tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang memengaruhi opini.

Adapun temuan fakta tim audit ada di Dinas PUPR, salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan Kandang Roda-Pakansari dengan nilai proyek Rp94,6 miliar yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan kontrak.

Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh Ade Yasin melalui Ihsan dan Maulana pada tim pemeriksa dalam bentuk uang pekanan.

''Dengan besaran minimal Rp10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp1,9 miliar,'' kata Firli.

KPK telah menetapkan delapan tersangka dari perbuatan menyimpang tersebut. Mereka adalah Bupati Ade Yasin, Sekretaris Dinas PUPR Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Ihsan Ayatullah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Rizki Taufik sebagai pemberi suap.

Sedangkan tersangka penerima suap yakni sejumlah pegawai BPK Jawa Barat seperti Kasub Auditorat Jabar III/ Pengendali Teknis Anthon Merdiansyah; Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan dan dua orang pemeriksa yakni Hendra Nur Rahmatullah Karwita dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.***