Bupati Beri Jawaban Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kuansing

TELUKKUANTAN - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Drs. H. Mursini, MSi mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi yang telah membahas dan menelaah materi rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Hal itu disampaikan Mursini pada sidang paripurna DPRD Kuansing tentang jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terkait rancangan perubahan APBD 2017, Jumat (3/11/2017).

Pandangan umum fraksi-fraksi disampaikan pada sidang paripurna terdahulu, tepatnya pada 31 Oktober 2017. Pada rapat paripurna kali ini, dipimpin oleh Ketua DPRD Kuansing Andi Putra, SH, MH dan didampingi dua wakil yakni Sardiyono dan Alhamra.

Tidak hanya itu, Wabup Kuansing H. Halim, pejabat eselon II dan III serta undangan dari instansi vertikal juga hadir di ruang utama gedung DPRD Kuansing.

"Saya akan menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, jika ada kesamaan, maka jawabannya akan digabung saja," ujar Bupati Kuansing Mursini mengawali sambutan.

Mursini mengapresiasi Fraksi Golkar yang menyarankan agar bupati segera mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Harus diakui bahwa target PAD sampai saat ini belum tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Kendati demikian, kami pemerintah daerah akan terus berupaya untuk mengejar target PAD," urai Mursini.

Menurut Mursini, ada beberapa kendala yang ditemui dalam mengejar target PAD, terutama regulasi tentang kewenangan pemungutan pajak dan retribusi. Dahulunya, ada beberapa sumber yang menjadi PAD, tapi setelah adanya aturan baru Pemkab Kuansing tak lagi bisa.

"Ada beberapa kewenangan yang berpindah, awalnya ada di kabupaten dan kini berpindah ke provinsi, bahkan ada yang ke pusat," ujar Mursini.

Kendati demikian, Mursini berjanji akan melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah. "Baik itu regulasi atau pun sumber daya manusianya, kita akan lakukan evaluasi dengan tetap mengedepankan objektivitas kinerja setiap aparatur yang terkati PAD.

"Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa memaksimalkan PAD untuk tahun-tahun berikutnya," tambah Mursini.

Terkait tenaga honorer yang sudah dianggarkan pada APBD 2017, tapi tak kunjung dilakukan pengangkatan, Mursini menyampaikan bahwa ada pembatasan dalam penerimaan pegawai honorer. Hal itu diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005. "Ada juga hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau yang menjadi bahan pertimbangan. Namun, Kuansing masih tetap membutuhkan pegawai non-PNS," ujar Mursini.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tetap mencari perbandingan dan melakukan konsultasi dengan berbagai pihak. Alhasil, pengangkatan tenaga honorer yang menjadi pendukung kegiatan diangkat oleh masing-masing OPD.

Suasana sidang.

Dikatakan Mursini, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi baru sampai pada tahap pengalokasian anggaran di masing-masing OPD. Untuk jumlah yang akan direkrut, tetap memperhatikan kebutuhan masing-masing OPD.

"Mereka yang sudah lama bekerja dan yang baru akan melamar, semua punya kesempatan untuk diangkat," ujar Bupati Mursini.

Terkait dengan tenaga kesehatan, Satpol PP, Damkar dan petugas kebersihan yang SK-nya berakhir pada Desember 2016, namun tetap bekerja pada 2017, akan dilakukan penganggaran gajinya. Menurut Bupati Mursini, dipakainya sebagian honorer dikarenakan kebutuhan OPD terkait.

Terkait bangunan tiga pilar, Mursini mengaku prihatin. KEndati demikian, ia menekankan agar proses penyelesaian harus megacu kepada aturan yang berlaku. "Sampai saat ini, proses penyelesaian sedang berlangsung."

"BPKP sudah melaksanakan audit terhadap dua bangunan, yakni hotel dan Universitas Islam Kuantan Singingi. Secara garis besar, pekerjaan serta kewajiban membayar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan harus ditindaklanjuti oleh kontraktor melalui pejabat pembuat komitmen," papar Mursini.

Namun, persoalan yang timbul karena pejabat pelaksana terdahulu masih belum melaksanakan tindak lanjut hasil audit BPKP, terhadap kerusakan gedung hotel dan gedung universitas serta bangunan yang tidak terawat. Bangunan tersebut merupakan tanggungjawab kontraktor karena sampai saat ini belum ada serah terima bangunan sebagai aset daerah.

"Sedangkan untuk pasar tradisional berbasis modern dan prasarana masjid Agung saat ini masih dalam usulan untuk dilakukan audit oleh BPKP," ujar Mursini.

Berkenaan dengan pertanyaan Fraksi Golkar tentang tidak adanya tolak ukur pembangunan infrastruktur dalam persentase APBD. Dijelaskan Mursini, sesuai dengan visi misi Pemkab Kuansing akan melaksanakan pekerjaan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan daerah. Termasuk kebutuhan pembangunan jalan yang menjadi prioritas pemerintah, semoga bisa bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Terkait honor guru MDA dan gharim masjid, Mursini menyampaikan bahwa terjadi pro kontra dari berbagai pihak. Karena itu, pihaknya belum merealisasikan pembayaran honor guru MDA dan gharim masjid.

''Saat ini, kami sedang menyiapkan formulasi penganggarannya, yakni diseiringkan dengan tambahan pengalokasian dana desa,” ujar Mursini.

Terhadap pandangan umum Fraksi Gerindra yang menyarankan agar perubahan APBD 2017 tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Mursini, saran tersebut akan menjadi pegangan pemerintah dalam penyusunan perubahan APBD 2017.

Terkait dana desa, Bupati Kuansing Mursini menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan pembinaan secara berjenjang terhadap seluruh Kepala Desa (Kades), supaya penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya, tentang sorotan gaji honorer yang disampaikan beberapa fraksi. Mursini menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuansing berkeinginan untuk menggaji honorer sesuai dengan UMK, yakni senilai Rp2.389.835. “Namun apa daya, kita hanya bisa menggaji pegawai honorer sesuai dengan kemampuan daerah.”

''Jika kita mengacu pada PP nomor 30 tahun 2015, gaji PNS terendah adalah Rp1.488.500 per bulan. Hal ini juga lebih rendah dibanding dengan UMK Kuansing 2017. Dalam penggajian, tentu kita memperhatikan beban kerja dan sampai saat ini belum ada rujukan tentang besaran gaji honorer kontrak,” terang Mursini.

Terkait gedung sport centre yang dipertanyakan Fraksi Partai Amanat Nasional, Bupati Mursini menyatakan pihaknya sedang berupaya untuk melaksanakan iven tertentu guna peningkatan PAD. Tapi, ada beberapa kendala yang dihadapi seperti sarana dan prasarana yang sudah rusak.

''Kemudian, terkait pajak penerangan jalan yang dipertanyakan Fraksi PAN, dapat kami jelaskan bahwa pajak tersebut langsung disetrokan PLN kepada kas Pemda. Mudah-mudahan, sisa dua bulan ke depan dapat tercapai targetnya,” ujar Mursini.

Menjawab pandangan umum Fraksi PKB Plus, Bupati, terkait dengan tenaga honorer yang menurut Fraksi PKB Plus akan direkrut sebanyak 6.300 orang dan menurut pemikiran Fraksi PKB Plus tidaklah rasional oleh karena itu Fraksi PKB Plus dengan tegas menolak. Menurut bupati, Pemda Kuansing tetap melakukan perekrutan sesuai dengan kebutuhan.

Terkait penerimaan tenaga honorer kesehatan di lingkungan RSUD Kabupaten Kuansing, karena kebutuhan dan berdasarkan Permendagri 61 Tahun 2007 pasal 40, karena pada saat ini kekhususan RSUD telah menjadi BLUD diberikan kewenangan pengelolaan aset, keuangan dan kepegawaian.

Dalam proses penerimaan tenaga kesehatan non-PNS dilaksanakan proses seleksi sesuai UU nomor 5 tahun 2014, dilaksanakan pengumuman secara terbuka melalui media massa penerimaan terhadap jabatan yang akan diterima adalah pendamping pasien dengan persyaratan tercantum dengan jelas untuk semua yang memiliki persyaratan baik yang pernah bekerja di RSUD atau pun yang belum pernah bekerja di RSUD.

Dari 96 pemohon, 61 orang lolos administrasi dan mengikuti tes akademisi yang lulus 46 orang, selanjutnya dilakukan wawancara dan tes narkoba yang lulus 40 orang, sehingga proses perekrutannya dilaksanakan secara transparan.

Selanjutnya terkait masukan Fraksi Partai Nasdem, agar seluruh OPD untuk dapat mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerjanya sehingga target penerimaan PAD dapat dicapai. Bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan pihaknya mengharapkan dukungan semua pihak, sehingga apa yang telah ditargetkan pada penerimaan PAD dapat tercapai. Termasuk dengan melakukan evaluasi terhadap beberapa produk hukum daerah yang mesti disesuaikan.

Terkait adanya masukan agar program monitoring pengawasan CSR agar dapat menjadi prioritas, bupati menyatakan pelaksanaan CSR dari perusahaan yang ada di Kabupaten Kuansing, pemda telah mematangkan untuk pembentukan forum CSR yang beranggotakan sekuruh perusahaan dan Pemda melalui OPD terkait serta unsur terkait lainnya guna mensinergikan pelaksanaan CSR dan memudahkan pengawasan pelaksanaannya.

''Bahkan saat ini Pemda kembali menyusun Ranperda tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang nantinya akan disampaikan ke DPRD.”

Kemudian terhadap pengoperasionalan kembali Radio Pemerintah Daerah disampaikan Bupati, saat ini Pemda telah melakukan proses penyusunan Ranperda tentang lembaga penyiaran publik lokal sesuai persyaratan yang direkomendasikan Komisi Penyiaran Riau, yang dalam waktu dekat ini Ranperda tersebut akan disampaikan ke DPRD.

Menjawab pandangan umum Fraksi Perjuangan Hanura, dterkait saran agar lebih fokus dalam mengejar target PAD pada 2017 dan melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil kebijakan dalam mengejar target PAD dalam waktu yang tinggal 2 bulan lagi, bupati mengucapkan terima kasih atas saran yang menjadi masukan dan Pemda akan terus berusaha maksimal untuk mengejar target PAD.

Terkait pertanyaan Fraksi Perjuangan Hanura yang mempertanyakan hitung-hitungan tambahan PAD sebesar Rp118 milyar bupati menyampaikan bahwa proyeksi penerimaan PAD yang direncanakan bertambah disebabkan karena dana BOS sesuai dengan surat edaran Mendagri RI nomor 910/106/SJ, dimana rencana pendapatan dana BOS pada RKA SKPD dianggarkan pada kelompok PAD. (adv)