PELALAWAN - Kasus tertangkapnya seorang PNS berinisial EF (35), yang bertugas di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pelalawan, memantik reaksi keras dari DPRD. Pemkab didesak menggelar tes urine kepada semua PNS secara berkala dan rutin.

Desakan itu dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Pelalawan, H Abdullah, Senin (4/9/2017). Dikatakannya, kasus PNS terjerat dalam narkoba sudah sangat memprihatinkan.

Menurutnya, hal itu tidak hanya mencoreng institusi pemerintahan, kasus tersebut juga membuka mata bahwa kalangan PNS juga tidak menutup kemungkinan terjerat dalam narkoba.

"Tes urine harus dilakukan serentak dan berkala, jangan hanya sampel dan sekali tempo saja," ujarnya.

Karenanya, Abdullah sangat berharap Pemkab melalui instansi terkait berinisiatif melakukan tes urine kepada semua pegawai di pemerintahan. "Kita minta Pemkab untuk mengintensifkan tes urine pegawainya," tegasnya.

Dikatakan Abdullah, tes urine yang insidental masih memungkinkan ada PNS yang lolos. Ia berharap kasus EF menjadi pembelajaran dan evaluasi terhadap Pemkab agar tidak kecolongan lagi terhadap pembinaan pegawai.

"Sanksi tegas harus diberikan kepada pegawai yang terindikasi terlibat narkoba, mulai dari penundaan pangkat hingga tidak diberikannya tunjangan," tandas politisi PKS, kepada GoRiau.com.***