PEKANBARU - Masyarakat penerima BLT (Bantuan Lansung Tunai) ADD (Anggaran Dana Desa) Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Rokan Hilir Riau kecewa karena bantuan yang mereka terima bukan Rp600.000 setiap kepala keluarga (KK) melainkan Rp150.000 per KK.

Warga protes karena bantuan tersebut tidak sesuai dengan PP Kementerian Desa DPTT Nomor: 6 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor: 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Anggaran DD.

Sementara itu, Penghulu Bantaian R Imam Buchori ST saat dihubungi melalui saluran seruler membenarkan Bantuan Lansung Tunai (BLT) di Kepenghuluan Bantaian masih polemik, jadi polemik pasalnya ADD yang tersedia Rp210.600.000 sementara penerima 460 KK.

''Dana yang dialokasikan 30 persen dari ADD , jadi totalnya Rp210.600.000 rupiah, jika dibagi Rp600.000 maka yang menerima hanya 117 KK. Sementara itu, data keluarga penerima awalnya 434 menjadi 460 KK karena itu para RT keberatan,'' ucap Imam Buchori.

Dijelaskan, awalnya hanya 433 KK namun setelah pemecahan KK berubah menjadi 460 KK, sehingga pihak kepenghuluan menggelar rapat. ''Kami melakukan musyawarah dengan perangkat kepenghuluan, Babinsa, Babinkamtimas, BP Kepenghuluan, Ketua RT. Akhirnya diputuskan BLT ADD dibagi rata menjadi Rp150.000 setiap KK,'' jelasnya.

''Penerima bantuan berjumlah 800 KK lebih, dengan rincian penerima PKH 537 KK dan 90 KK bantuan Provinsi sisanya inilah penerima BLT ADD. Meski begitu, SK Keputusan Kepenghuluan untuk membagi rata belum dibuat,'' tambahnya.

Sementara itu, Camat Batu Hampar, Hermanto SH, Selasa (26/5/2020) menyebutkan pihaknya tetap melakukan kontrol terhadap penggunaan dana ADD tersebut. ''Coba cek dulu, harapan kita agar tidak ada masalah soal BLT ADD ini dan sesuai aturan,'' ujarnya singkat. ***