PEKANBARU - Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead meyakini perbaikan tata kelola ekosistem gambut akan lebih efektif diimplementasikan pada periode pemerintahan mendatang. Hal ini dikarenakan inovasi pemetaan ekosistem gambut yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial, telah diakui oleh NASA, European Space Agency, dan pakar gambut dunia serta nasional.

"39 peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) skala 50.000 atau lebih telah dibentuk pada 2019 ini dengan metode tersebut, ini akan menjadi fondasi perbaikan tata kelola ekosistem gambut ditahun 2020. Akan ada 80 peta KHG lagi yang dibuat tahun depan," ungkap Nazir, Selasa, (22/10/2019).

Menurutnya, kanal-kanal dan sekat yang telah dibangun perlu ditata ulang sehingga bisa berfungsi maksimal dalam menjaga kelembaban gambut, agar air terkumpul optimal di musim hujan di kubah gambut dan di kanal-kanal bersekat. Untuk tata kelola air itu dijalankan dengan prinsip berbagi air secara adil di KHG.

"Semua pihak yang menjadi pengelola kubah dan kanal tersebut perlu bergerak selangkah seirama, dengan perancangan yang didasarkan pada peta skala besar," lanjut Nazir.

Kemudian, penyederhanaan birokrasi dan koordinasi, sesuai perintah Presiden, dapat meningkatkan kecepatan implementasi program termasuk kegiatan pemantauan kelembaban gambut, agar tindakan koreksional bisa segera diambil sebelum kerusakan gambut semakin parah.

"BRG telah mengembangkan sistem informasi PRIMS yang memberikan input setiap 8 hari atas indikasi kerusakan gambut, dan bahkan update data tinggi muka air gambut setiap jam.Sejalan dengan upaya perbaikan tata kelola ekosistem gambut, BRG percaya transformasi model ekonomi eksploitatif menjadi model ekonomi berkelanjutan, yang cocok dengan fungsi ekosistem gambut, akan dapat berjalan dengan secara sinergis," terangnya.

Nazir juga mengatakan, tidak kalah pentingnya, salah satu agenda utama pemerintah mendatang dalam penguatan SDM juga perlu mencakup kapabilitas berbagai pihak dalam pengelolaan ekosistem gambut.

"Dalam hal ini BRG akan terus meningkatkan kapabilitas pengelolaan ekosistem gambut di tingkat tapak yang melibatkan pemerintah daerah, petani, perusahaan, dan akademisi maupun pakar," pungkasnya. (Rls)