PEKANBARU – Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan bahwa seluruh data perusahaan yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) bersifat rahasia dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Pernyataan itu ia sampaikan kepada awak media usai menghadiri FGD sosialisasi SE2026 di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Jumat (21/11/2025).

“Kendala terbesar kami adalah partisipasi perusahaan besar. Banyak yang enggan menjawab pertanyaan kami terkait aktivitas usaha mereka. Padahal, data itu sangat penting untuk mengetahui struktur ekonomi Indonesia. Dan yang perlu kami tegaskan: data yang mereka berikan kepada kami itu rahasia,” ujar Sonny.

Menurutnya, kekhawatiran perusahaan kerap muncul karena anggapan sensus terkait perpajakan.

“Kami bekerja untuk mendata seluruh pelaku usaha, dari besar hingga mikro. Tujuannya bukan untuk memeriksa, tapi memotret kondisi ekonomi nasional,” katanya.

Dalam keynote speech pada FGD, Sonny mengingatkan bahwa sensus ekonomi merupakan hajatan besar yang digelar setiap sepuluh tahun sekali. “Karena hanya 10 tahun sekali dan pekerjaannya sangat besar, dukungan semua pihak sangat dibutuhkan. Apalagi dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pak Gubernur tadi sudah mengundang para pelaku usaha dan akademisi untuk mendukung SE2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, SE2026 akan memetakan jumlah usaha besar, sedang, kecil, dan mikro, termasuk seluruh usaha rumah tangga seperti pedagang keliling dan penjaja kuliner rumahan. Data itu dibutuhkan untuk memahami apakah ada sektor usaha yang minim pelaku, sehingga Indonesia terpaksa bergantung pada impor.

“Jangan-jangan ada jenis usaha yang pelakunya sangat terbatas, padahal kita sangat membutuhkan. Sensus ini akan memberi gambaran lengkap struktur ekonomi,” kata Sonny.

BPS menargetkan peluncuran nasional SE2026 oleh Presiden pada Januari mendatang. Rekrutmen petugas dimulai Februari, sementara pendataan lapangan berlangsung pada Juni dan Juli 2026. “Ini sensus dengan standar internasional. Bahkan banyak negara belajar dari kita. BPS ditunjuk PBB sebagai UN Regional Hub Asia Pasifik,” ujar Sonny.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap SE2026. “Data sensus 2026 ini akan menjadi pedoman kita 10 tahun ke depan. Kita harus membuka data seluas-luasnya, memberikan data yang pasti dan akurat,” katanya.

Terkait perusahaan yang enggan memberikan data, Hariyanto menyatakan siap melakukan pendekatan. “Kalau tidak mau, nanti kita bisa surati. Insyaallah kalau Gubernur yang bilang, pasti mereka mau,” ujarnya.

Sonny berharap keterlibatan aktif pemerintah daerah dan pelaku usaha dapat meminimalkan hambatan di lapangan. “Partisipasi mereka sangat menentukan keberhasilan SE2026,” katanya. ***