
PEKANBARU, GORIAU.COM - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan 13 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan satu BUMD di wilayaha Provinsi Riau. Kerjasama ini dilakukan tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara.
Melalui nota kesepahaman ini, selanjutnya akan dibentuk pusat dana BPK RI dengan menggabungkan data elektronik BPK RI (E-BPK) dengan data elektronik auditen (E-auditee). Dalam sinergitas tersebut, BPK RI akan menjalin kerjasama pembentukan pusat data BPK RI secara elektronik dengan sinergi nasional sistem informasi (SNSI).
''Kita sudah koordinasikan ini dengan Bapak Presiden. Intinya bagaimana, penerapannya dapat akuntable dan transparan. Ini salah satu langkah yang sudah hampir diterapkan diseluruh instansi di Indonesia,'' ujar Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Drs Hadi Poernomo usai melakukan Penandatanganan nota kesepahaman bersama Provinsi Riau, Kabupaten/kota se Riau, Senin (15/10/2012) di Kor BPK Perwakilan Riau.
Kerjasama yang dilakukan tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dan keputusan bersama tentang petunjuk teknis pelaksanaan e-auditee bersama pemerintah daerah se Riau.
Dia menambahkan salah satu solusi dalam penerapan transparan publik adalah dengan penerapan sistem OR, yakni online dan real time. Untuk itu, dia menghimbau seluruh daerah idealnya sudah menerapkan dua sistem tersebut.
Sementara itu, Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP menegaskan komitmen mendukung langkah yang diterapkan BPK RI. Bahkan, dia memberikan gambaran bahwa penerapan itu sudah diterapkan di lingkungan Pemprov Riau.
''Akuntabilitas harus tetap prioritas. Tuntutan masyarakat untuk mendapatakan pelayanan maksimal  tidak dapat dihindari. Kita harus mampu memenuhi tuntutan tersebut. Karena, salah satu cita-cita pemerintah adalah akuntabilitas dan transparansi dalam satu laporan keuangan daerah. Ini yang sudah mulai kita terapkan,'' ujar Gubri.
Hal itu, menurut Gubri memiliki nilai positif dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.
''Langkah itu merupakan terobosan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Hari ini sudah dapat melihat penandatangan kerjasma itu. Kita tentunya mendukung langkah invatif ini,'' tegas Rusli.
Langkah konkrit itu menurutnya, juga menjadi bagian dari respon dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntable dan transparan. Untuk itu, dia juga menghimbau seluruh Pemerintah Kabupaten/kota untuk mengimplementasikan kerjasama yang sudah disepakti. (rls)