BENGKALIS, GORIAU.COM - Gagalnya agendakan rapat paripurna jawaban pengusul terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD tentang usul penggunaan Hak Interpelasi, Jumat (12/10/2012)lalu membuat kecewa seluruh elemen masyarakat Bengkalis. Karenanya DPRD diingatkan tidak main mata dengan Bupati dan Wakil Bupati.

Forum Komunikasi Antar Lembaga Bengkalis mengatakan, sangat kecewa dengan sikap sejumlah anggota DPRD Bengkalis yang telah mengusulkan hak interpelasi, tetapi tidak hadir dalam rapat paripurna, pekan lalu. Padahal rapat paripurna telah teragenda dan merupakan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Nomor 5 Tahun 2012.

''Sayang anggota DPRD dari pagi sampai sore tidak kuorum, sehingga paripurna gagal, dan muncul persepsi kalau dewan main mata,'' tukas Sekretaris FOKAL, Syafril Naldi, Senin (15/10/2012).

Menurutnya, fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD sebagai penyeimbang dari kekuasaan kepala daerah yang diberikan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan oleh Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya dalam rangka mensejahterakan rakyat seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Disampaikan Syafril Naldi lagi, DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah tentu saja dalam melaksanakan tugasnya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Disamping itu juga menjalankan kontrol terhadap penggunaan anggaran.

''Hak Interplasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 43 ayat(1) huruf a, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah. Yakni mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara,'' jabar Syafril Naldi.

Lemahnya penyerapan APBD tahun 2011 menjadi salah satu penilaian Gerakan Rakyat Bengkalis Bangkit (GRBB) yang tergabung dari beberapa elemen masyarakat, tokoh agama,pegiat LSM, Pemuda dan Mahasiswa melakukan Aksi demo. Jadi tambahnya yang dilakukan GRBB memiliki dasar yang kuat untuk melakukan gerakan rakyat.

''Karena lemahnya penyerapan APBD tahun 2011 menjadi idle capital (dana yang mengganggur) ini akan merugikan daerah serta masyarakat. Hal tersebut berakibat pada tertundanya berbagai program kegiatan yang potensial bagi pembangunan daerah,” tutup Syafril.

Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah dikonfirmasi soal batalnya paripurna hak interpelasi, Jumat (12/10) lalu, menegaskan bukan disengaja. Saat ini seluruh anggota dewan lebih fokus pada pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2012, yang sudah diambang pintu.

''Sangat banyak kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang harus tuntas dibahas di RAPBD Perubahan tahun ini.Akan tetapi hal itu bukan berarti kita melalaikan salah satu fungsi kita di dewan khususnya soal penggunaan hak interpelasi,'' jelas Jamal seraya membantah dugaan “main mata” DPRD dengan eksekutif.

Dilanjutkan politisi PKS tersebut, soal hak interpelasi dewan akan tetap mengagendakannya untuk di-paripurnakan dengan agenda jawaban pengusul hak interpelasi. Apalgi sambung Jamal, pada saat bersamaan juga ada agenda rapat paripurna pandangan umum fraksi atas nota RAPBD.Perubahan yang juga batal dilaksanakan. (jfk)