JAKARTA – Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 sebesar Rp89,4 juta. Dari jumlah tersebut, setiap calon jamaah haji diwajibkan membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.

“Berdasarkan besaran BPIH, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sebesar Rp89.410.258,79,” ujar Ketua Panja, Abdul Wachid, dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief.

Rincian Komposisi Biaya Haji

Abdul Wachid menjelaskan, biaya haji ini terdiri dari dua komponen utama:

  1. Biaya dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji, rata-rata sebesar Rp33,97 juta atau 38 persen dari total BPIH 2025.
  2. Biaya perjalanan haji yang dibebankan kepada jamaah sebesar Rp55,43 juta, setara dengan 62 persen dari BPIH.

Alokasi biaya tersebut mencakup tiket penerbangan, akomodasi di Mekkah dan Madinah, serta kebutuhan hidup jamaah selama ibadah.

Penurunan dari BPIH Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, BPIH 2025 turun sebesar Rp4 juta dari angka Rp93,41 juta per jamaah di tahun 2024. Penurunan ini dilakukan dengan tetap menjaga kualitas layanan dan efisiensi anggaran.

“Pelunasan Bipih akan dikurangi setoran awal jamaah serta nilai manfaat yang tersimpan dalam virtual account. Pembayarannya pun dapat dicicil hingga batas waktu pelunasan,” kata Wachid.

Usulan Awal Pemerintah

Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan BPIH 2025 sebesar Rp89,66 juta. Menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, angka ini didasarkan pada kajian kualitas layanan dan efisiensi anggaran dengan mempertimbangkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika (Rp16.000) dan Riyal Arab Saudi (Rp4.266,67).

Dari usulan tersebut, biaya yang dibebankan kepada jamaah awalnya direncanakan sebesar Rp55,59 juta (62 persen), sedangkan nilai manfaat dari pengelolaan keuangan haji sebesar Rp34,07 juta (38 persen).

Dengan persetujuan yang telah dicapai, pemerintah memastikan komitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia. (ant)