
BENGKALIS, GORIAU.COM - Kepala Desa Penampi, Kecamatan Bengkalis, Bengkalis Riau diusulkan diberhentikan karena dinilai melaksanakan program yang tidak berpihak kepada masyarakat. Usulan pemberhentian tersebut telah disampaikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama sejumlah perangkat Desa Penampi dan sejumlah tokoh masyarakat kepada Bupati Bengkalis.
Saat ini jabatan Kepala Desa Penampi disandang oleh Ahmad Sanusi. Surat usulan pemberhentian Kepala Desa Penampi tertanggal 15 Oktober 2012 nomor 027/BPD/X/2012 dan ditandatangani Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota BPD. Surat juga ditandatangani 4 orang kepala dusun, 2 orang RT serta 7 orang tokoh masyarakat.
Menurut salah seorang tokoh masyarakat Penampi, Sujarno SH, yang ikut menandatangani surat usulan pemberhentian tersebut, ada beberapa alasan sehingga seluruh anggota BPD dan sebagian tokoh masyarakat mengusulkan pemberhentian Kades kepada Bupati Bengkalis.
Pertama, terkait pengangkatan anggota LKMD Dusun Karang Sari RT/RW 09/04 atas nama Martamin, yang diangkat langsung tanpa bermusyawarah dengan masyarakat serta yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan kinerjanya mengingat SDM yang bersangkutan sangat terbatas.
Kedua soal pembuatan Pos Kamling di setiap dusun yang sampai saat ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, karena pembangunannya asal jadi.
Mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkalis ini menambahkan, alasan lain yang disampaikan BPD adalah, terkait pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dimana penerima RLH dirasa kurang tepat, mengingat dua di antara penerima adalah menjabat Kaur desa. antara lain, Asmidar (Kaur Umum) dan Suardi (Kaur Keuangan). ''Kebijakan Kades jelas menimbulkan gejolak di tengah masyarakat,'' imbuh Sujarno.
Begitu juga soal Musrenbang di tingkat desa, sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus rumah ibadah tidak diundang dalam kegiatan tersebut. Kades juga aktif melakukan intervensi rencana penggunaan dana Inbup, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak merata dan hanya terfokus pada lingkungan tertentu.
''Selama ini pendapat dan saran yang disampaikan anggota BPD terkait pembangunan dan dalam kegiatan sosial kemasyarakat tidak pernah ditanggapi. Padahal dalam beberapa kali kesempatan, pak Bupati sering menyampaikan agar Kades dan BPD saling sinergi, bahu membahu membangun desa,'' ujar Sujarno.
Dijelaskan Sujarno, apa yang disampaikan oleh BPD, perangkat desa dan sejumlah tokoh masyarakat tersebut bukan fitnah atau cerita mengarang-ngarang dengan tujuan menjatuhkan nama kepala desa yang baru menjabat dua tahun lebih tersebut, tapi apa yang disampaikan merupakan fakta yang terjadi di tengah masyarakat Penampi.
Surat usulan pemberhentian yang dikirim masyarakat ke Bupati Bengkalis tersebut juga ditembuskan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Bengkalis, Kepala BPMPD Bengkalis serta Camat Bengkalis.
Dari cerita yang berkembang, kades Penampi, Ahmad Sanusi juga pernah dipanggil oleh Camat Bengkalis, H Rusli, terkait surat usulan pemberhentian tersebut, namun belum diperoleh informasi hasil atau materi apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut. (jfk)