JAKARTA – Bhima Yudhistira, ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS, mengemukakan berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dari aksi restrukturisasi Rupiah yang diusulkan oleh Bank Indonesia. Restrukturisasi Rupiah dari Rp 1.000 ke Rp 1 dapat mendorong peningkatan efisiensi dalam transaksi keuangan dan pemrosesan laporan keuangan.

Ditambah lagi, restrukturisasi Rupiah dari Rp 1.000 ke Rp 1 juga dapat mencegah potensi kesalahan dalam perhitungan uang tunai yang disebabkan oleh nominal yang berlebihan.

Namun, Bhima menekankan pentingnya pemetaan strategis sebelum langkah restrukturisasi Rupiah ini benar-benar dilaksanakan.

"Apabila BI berencana melakukan restrukturisasi Rupiah, mereka sebaiknya merancang strategi komprehensif terlebih dahulu. Dengan begitu, masyarakat dan para pelaku industri dapat mempersiapkan diri," ujar Bhima kepada Liputan6.com sebagaimana dikutip GoRiau.com, dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa (27/6/2023).

Menurut Bhima, restrukturisasi mungkin belum tepat untuk dilakukan dalam waktu yang dekat.

Konsideran Sebelum Restrukturisasi"Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum restrukturisasi, salah satunya adalah menjaga stabilitas inflasi. Idealnya, inflasi harus kembali ke tingkat sebelum pandemi, atau sekitar 3 persen. Jika bisa lebih rendah dari itu, tentu lebih baik," terangnya.

Sementara itu, inflasi Indonesia saat ini masih berada di angka sekitar 4 persen, dan ada ancaman el nino yang berpotensi menaikkan tingkat inflasi.

"Pertimbangan utama saat memaksakan restrukturisasi saat inflasi masih tinggi adalah potensi terjadinya hiperinflasi. Ini bisa dipicu oleh perubahan nominal uang setelah restrukturisasi, yang bisa mendorong para pedagang untuk melakukan pembulatan harga ke atas," jelas Bhima.

"Sebagai ilustrasi, barang yang sebelumnya berharga Rp 9.200 tidak mungkin menjadi Rp 9,5 setelah restrukturisasi. Sebaliknya, sebagian besar harga akan dibulatkan menjadi Rp 10. Akibat pembulatan nominal baru ini, harga barang akan meningkat secara signifikan. Ini akan sulit diatur oleh pemerintah dan BI, dan akhirnya bisa memicu hiperinflasi yang berdampak negatif pada daya beli masyarakat," tutupnya. ***