DUMAI, GORIAU.COM - Polres Dumai memprioritaskan mengusut kasus dugaan penyelewengan anggaran pada sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kota Dumai. Pihak penyidik Polres Dumai saat ini sudah melakukan penyitaan terhadap dokumen sekwan dan besok diagendakan akan lakukan pemeriksaan terhadap bendahara.

Kasat Reskrim Polres Dumai, AKP Bayu Wicaksono kepada Goriau.com Senin (30/9/13) mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan penyitaan terhadap sejumlah laporan pengeluaran dari bendahara sekwan serta besok Selasa (1/10) akan dilakukan pemeriksaan terhadap bendahara sekwan."Kita sudah lakukan penyitaan terhadap pengeluaran dana dan besok kita akan panggil serta periksa bendahara sekwan yang mengelola pengeluaran," ujar kasat.Sebelumnya kapolres Dumai AKBP Yudi Kurniawan SIK mengaku akan memprioritaskan kasus penyelewengan di Sekwan DPRD Dumai yang masuk ranah dugaan tindak pidana korupsi."Kita akan memprioritaskan kasus tersebut (sekwan-red) dan akan lakukan pengusutan secara tuntas," sebutnya.Dikabarkan sebelumnya, terkait kasus dugaan korupsi anggaran media pada sekretariat Dewan. Asyari Hasan, Sekwan DPRD Dumai beserta koleganya Bendahara sekwan, Tutik dan Kasubag Humas Setwan, Iskandar dikabarkan bakal menyandang status tersangk.Kepolisian Resort Dumai kepada Goriau.com Kamis (25/9/13) menyebutkan bahwa kasus dugaan korupsi pada sekwan sedang dalam proses penyelidikan terhadap saksi yang sudah dimintai keterangan. Dalam waktu dekat, penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Dumai bakal melayangkan pemanggilan kepada terlapor sebagai saksi."Saat ini masih dalam penyelidikan secara verbal berdasarkan keterangan dari pelapor kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi namun kita belum menyebtuh terlapor yang terdiri dari pejabat pemko Dumai," ujar Kasat Reskrim Polres Dumai AKP Bayu Wicaksono kepada Goriau.com.Ditambahkan Bayu, pemeriksaan terhadap terlapor akan kita lakukan setelah usai mendapat keterangan dari saksi yang kemudian menyelesaikan berkas perkara sebelum menetapkan terlapor sebagai tersangka."Sesuai dengan pasal 184 KUHP ada lima alat bukti yang harus kita selesaikan diantaranya memperoleh keterangan dari saksi termasuk pemanggilan terlapor dalam status saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan barang bukti pendukung lainnya," ujar Kasat.(egy)