PEKANBARU, GORIAU.COM -Ratusan warga dari Desa Lubuk Kembang Bunga dan Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Pelalawan. Massa yang berkumpul dan melakukan orasi sekitar pukul 09.30 WIB, Senin (30/9/2013).

Massa mengatasnamakan warga ini meminta sebagian lahan Riau Andalan Pulp and Paper di kawasan Taman Nasional Tesso Nillo (TNTN) untuk dikelola secara perorangan.

Aksi massa itu mendapat pengamanan Polres Pelalawan dan Satpol PP itu langsung disambut oleh Bupati Pelalawan HM Harris. Turut mendampingi Bupati, Kapolres Pelalawan AKBP Aloysius Supriyadi SIK, Kepala Balai TNTN Kupin Simbolon, Sekretaris Komisi B DPRD Pelalawan Sunardi, Kadishutbun Hambali, Kabag Tapem Hadi Penandio

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Izun,S.Sos mengatakan bahwa warga Lubuk Kembang Bunga dan Air Hitam yang berdampingan dengan lahan overlap PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 3000 hektar menuntut lahan tersebut sebagai zona pemanfaatan bagi masyarakat.

"Kami menuntut hak atas lahan overlap PT RAPP untuk dapat dimanfaatkan oleh warga agar dapat terangkat perekonomian masyarakat disekitarnya," tandasnya.

Selama ini, sambungnya, tuntutan warga yang kerap kali dilakukan beberapa pekan lalu sampai menduduki lahan Overlap PT RAPP namun ternyata tak ada tanggapan terhadap tuntutan mereka.

"Karena itu, kami meminta kepada Pemda Pelalawan, Balai TNTN dan instansi-instansi terkait agar dapat memediasi tuntutan masyarakat ke Pusat yakni Menteri Kehutanan yang sudah berjanji untuk menyediakan lahan bagi masyarakat. Namun kenyataannya, sampai sekarang janji itu tak terbukti," tegasnya.

Menangapi tuntutan warga, Bupati Pelalawan HM Harris mengatakan bahwa masyarakat diminta untuk mengirimkan surat resmi kepada Pemda Pelalawan yang selanjutnya Pemda akan berkoordinasi dengan pihak Pusat terutama Kementerian Kehutanan.

"Kami akan tampung tuntutan masyarakat, karena ini bukan wewenang kita apalagi ini di lahan TNTN. Jika perlu nanti ada perwakilan Pemda dan masyarakat untuk bertemu Menteri Kehutanan di Jakarta menyikapi masalah ini," katanya.

Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan itu berpesan agar masyarakat tidak mudah terhasut dan terpancing emosinya dengan bisikan-bisikan pihak yang tidak bertanggungjawab supaya melanggar aturan.

"Jangan mudah dihasut dengan pendapat orang lain namun pendapat tersebut melanggar aturan, karena nanti akan merugikan masyarakat sendiri. Menebang pohon-pohon di lahan tersebut dan menutup akses jalan, hal ini jangan dilanjutkan hingga merugikan masyarakat dan banyak pihak," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai TNTN Kupin Simbolon mengungkapkan bahwa lahan overlap PT RAPP adalah urusan Menteri Kehutanan dan tidak ada kewenangan dari Balai TNTN sendiri.

"Artinya, jika pihak PT RAPP menyerahkan lahan tersebut kepada masyarakat maka sah-sah saja, karena lahan ini kan lahan industri. Namun karena ini overlap tentunya urusannya Kementerian Kehutanan RI sesuai momerandum," katanya.

Selanjutnya, sejumlah perwakilan warga Desa Lubuk Kembang Bunga dan Air Hitam diajak berdialog dengan sejumlah pejabat di ruang aula pertemuan Kantor Bupati untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.(fzr)