JAKARTA - Usai menghadiri pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI dan KH Maruf Amin sebagai Wakil Presiden RI, di Jakarta, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar bertemu dengan sejumlah anggota DPR RI asal Riau, Senin (21/10/2019) kemarin.

Syamsuar membahas 17 poin penting untuk kemajuan Provinsi Riau yang lebik baik. Adapun 17 poin gagasan yang dibahas Syamsuar bersama anggota DPR RI asal Riau, yakni pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan lain-lainnya, yang sejalan dengan program Presiden RI Joko Widodo.

"Kita juga meminta dukungan anggota DPR RI asal Riau, percepatan pengerjaan jalan tol Pekanbaru - Dumai, Pekanbaru - Sumatera Barat, dan Pekanbaru - Jambi. Dengan adanya percepatan pembangunan jalan tol ini akan memudahkan perpindahan orang dan barang," kata Syamsuar kepada GoRiau.com, Selasa (22/10/2019).

Selain percepatan pembangunan jalan tol, untuk mengurangi kerusakan infrastruktur, yakni percepatan jalan kereta api yang sudah sampai di Labuhan Batu (Sumatera Utara). Dengan adanya kereta api, menjadi pilihan transportasi orang dan barang.

"Kita juga meminta adanya percepatan realisasi pengoperasian RoRo Dumai - Malaka. Dengan dioperasikannya penyeberangan yang menghubungkan dua negara ini, bisa meningkatkan pariwisata di Riau dan sekitarnya. Bahkan perekonomian daerah pun akan meningkat seiring perpindahan komoditi dari kedua negara," ungkap Syamsuar.

Begitu juga dengan penambahan runway Bandara Pinang Kampai di Kota Dumai, sambung Syamsuar. Dengan adanya penambahan runway Bandara Pinang Kampai, pesawat jenis boeing dan airbus bisa mendarat di Kota Industri Dumai. Sehingga Kota Dumai bisa menjadi penghubung bagi kota lainnya di Pulau Sumatera.

"Kita juga harapkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pulau terluar di Provinsi Riau oleh pemerintah pusat yang didorong anggota DPR RI di Senayan. Dengan adanya pengembangan ekonomi khusus ini akan memajukan pulau terluar di Riau yang berbatas langsung dengan negara tetangga," ujar Syamsuar.

Penanganan abrasi pantai, juga menjadi prioritas khusus Syamsuar dan disampaikannya kepada anggota DPR RI asal Riau. Karena, abrasi di pulau terluar seperti di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pulau Rupat, Pulau Bengkalis dan pulau terluar lainnya sangat memprihatinkan.

"Sudah hampir 1 kilometer abrasi terjadi di pulau terluar Provinsi Riau. Sementara, negara tetangga kita terus melakukan reklamasi, agar semakin dengan Indonesia (Provinsi Riau)," ucap Syamsuar.

Perkebunan dan perikanan juga butuh perhatian pemerintah pusat, lanjut Syamsuar. Dimana prioritas replanting kelapa sawit perlu dilakukan dan didukungan pemerintah pusat seperti dalam program Joko Widodo.

"Irigasi pertanian, juga sangat penting agar Riau bisa swasembada beras, untuk memperkuat kebutuhan pangan di Riau dan Indonesia secara menyeluruh. Perikanan darat perlu dimajukan untuk mengembalikan sentra perikanan laut dunia ke Provinsi Riau," kata Syamsuar lagi.

Dengan meningkatnya Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) dan non migas, menurut Syamsuar, sebagai penunjang pembangunan di Provinsi Riau yang merata. Ia juga meminta, agar perusahaan penghasil sawit juga ikut membantu memperbaiki jalan yang rusak.

"Kita juga mengusulkan kepada Kemenristekdikti terkait regional pendidikan yang sekarang berada di Sumatera Barat (Sumbar) dan membawahi 4 provinsi, yakni Jambi, Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau, diusulkan dimekarkan menjadi 2 bagian," ungkap Syamsuar.

Syamsuar juga berharap, wakil pusat dan daerah kompak dalam mensejahterakan masyarakat Riau, dan ini disambut baik dengan anggota DPR RI yang hadir. Syamsuar pun telah mengundah semua anggota DPR RI asal Riau hadir dalam membahas 17 prioritas tersebut. Namun, karena satu dan lain hal hanya sebagian yang bisa hadir.

Anggota DPR RI, Syamsurizal menyarankan, ada badan secara administrasi yang menjadi penghubung antar daerah dan pusat. Serta mengawal proses yang telah dibuat.

Sedangkan, Achmad, meyambut baik atas pertemuan ini, dan perlu ada sinergitas antara pusat dan daerah. "Tidak hanya kepada gubernur, tapi juga sampai ke bupati dan walikota, serta OPD yang ada di Pemerintah Provinsi Riau harus bisa mengimbangi langkah cepat Pak Gubernur," kata Achmad.

Sementara itu, Wahid, mengusulkan juga pelabuhan yang ada di Rupat Utara juga difungsikan selain Pelabuhan RoRo Dumai - Malaka. "Karena meninjau kembali kajian terkait lokasi bandara baru, koordinasi kali ini agar rutin dilakukan. Dan siap mendukung agar Riau lebih baik," ucap Wahid.

Effendi Sianipar mengungjapkan, apabila semua elemen, baik legislatif dan eksekutif kompak, bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat Riau ke seluruh kementerian yang ada.

Terakhir, Ustaz Syahrul Aidi, yakin apabila semua berjalan bersama, bisa meningkatkan telekomunikasi hingga pelosok desa di Provinsi Riau. "Kita yakini juga, jika semua satu tujuan pelayanan kesehatan sampai ke pelosok desa. Begitu juga pemanfaatan mess Riau untuk masyarakat kurang mampu yang berobat di Jakarta," kata Syahrul.

Diakhir pertemuan tersebut, Syamsuar mengajak semua Anggota DPRI RI asal Riau dan DPRD Provinsi, serta kabupaten dan kota, untuk satu tujuan mensejahterahkan masyarakat untuk Riau lebih baik. ***