PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menyampaikan rasa syukurnya atas respon dari Kementerian PUPR melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Kementerian PUPR, Ir Diana Kusumastuti yang turun ke Riau untuk mempertanyakan perkembangan pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di Dumai Rohil dan Bengkalis (Durolis).

Dikatakan Sekretaris DPD Gerindra Riau ini, program pembangunan SPAM Durolis merupakan pembangunan pemerintah pusat yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota.

"Kita mendorong supaya proyek ini jangan sampai jadi proyek mangkrak. Karena kalau dibiarkan, tentu akan ada penyusutan, mesin dan bahan-bahannya akan rusak, ini man mubazir," kata Hardianto, Kamis (30/9/2021).

Sebagai orang yang pernah hidup di Dumai, Hardianto sangat merasakan bagaimana susahnya masyarakat di wilayah pesisir dalam mendapatkan air bersih. Dia bahkan masih ingat bagaimana almarhum ayahnya membeli air dan kemudian didorong pakai gerobak ke rumah.

"Jadi, saya sendiri sudah merasakan bagaimana penderitaan masyarakat disana, begitu susahnya kami mendapatkan air. Dan solusi terbaik memang adanya SPAM Durolis ini. Tapi, sampai hari ini, jangankan mengalir, menetes pun tidak," tegasnya.

Hardianto juga menyinggung soal penetapan satuan harga untuk rumah-rumah yang akan dialiri SPAM ini, dia mengaku maklum, karena Bupati Rokan Hilir baru saja dilantik, dan dia meyakini Bupati punya keinginan untuk meringankan beban masyarakat.

Beban hidup orang di bagian pesisir, lanjut Hardianto, tidak hanya untuk makan dan tempat tinggal saja, tapi kebutuhan air bersih juga menjadi item wajib yang mesti dibeli. Jika SPAM ini sudah beroperasi, maka akan ada efisiensi.

"Ekonomi akan terbantu karena tidak perlu lagi membeli lagi air. Apalagi, saat ini kondisi ekonomi sangat terpuruk akibat pandemi," tuturnya.

Lebih jauh, Hardianto akan mengkomunikasikan hal ini dengan Komisi IV DPRD Riau dan juga Dinas PUPR dalam meninjau langsung sejauh mana pembangunan yang menjadi domain APBD Provinsi Riau

"Sewaktu saya baru dilantik, akhir tahun 2019, saya sudah tanya perkembangan pembangunan ini, karena dalam pembangunannya dulu, saya ikut dalam proses penganggaran sebagai Ketua Komisi IV. Dan waktu itu, alasan Dinas PUPR ada bangunan yang rubuh dan ditargetkan akhir 2020 sudah tuntas. Sekarang sudah akhir 2021 tapi belum juga beroperasi," tutupnya. ***