JAKARTA - Awal tahun 2017 yang seharusnya merupakan awal perjalanan baru, awal harapan baru, dan awal perbaikan baru untuk bangsa Indonesia. Nyatanya pada hari ini kita saksikan pemerintahan Jokowi JK menghadiahkan kado untuk seluruh rakyat indonesia yaitu sebuah kebijakan di awal tahun yang menciderai perjalanan, harapan, dan perbaikan baru untuk bangsa Indonesia.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Koordinator Wilayah BEM Jabodetabek-Banten, Fikri Azmi kepada redaksi GoNews.co, melalui siaran persnya, Jumat (6/1/2016) di Jakarta.

"Dengan adanya kebijakan yang menaikan harga tarif dasar listrik dan naiknya tarif pembayaran STNK dan BPKB kendaraan bermotor sehingga membuat rakyat semakin sengsara dan semakin terjerat masalah perekonomian," ujarnya.

Pemerintah kata dia, seharusnya selaku pemangku kebijakan dapat membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil, bukan seperti melupakan aspirasi dan jeritan dari rakyat yang tertindas. Kami pun sudah bosan melihat dagelan dan drama politik yang tidak ada habisnya ketika saling melempar permasalahan yang ada di perut pemerintahan saat ini.

Karena melihat kondisi ini kami mahasiswa aliansi BEM Seluruh Indonesia wilayah Jabodetabek-Banten menyatakan sikap:

1. Menolak dengan tegas PP. No 60 Tahun 2016 dan menuntut Presiden Jokowi JK untuk mencabut PP tersebut.

2. Menuntut Presiden Jokowi JK untuk membuat kebijakan yang Pro terhadap rakyat.

3. Mengecam keras pemerintah dan jajarannya yang saling "cuci tangan" dengan kebijakan yang dibuatnya.

4. Menuntut pemerintah untuk transparansi dan sosialiasi dalam setiap menentukan suatu kebijakan.

5. Menolak Kenaikan Tarif listrik Golongan 900 VA dan mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif listrik golongan 900 VA.

"Awal tahun ini kami berharap dapat menjadi awal perubahan baru untuk bangsa Indonesia, dan awal dari pemerintahan Jokowi JK untuk mengkontemplasi kebijakannya yang sudah dibuat," pintanya.

"Kami mahasiswa yang senantiasa mengawal pemerintahan dan yang dapat melihat titik hitam dari sebuah kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya akan selalu bersuara," pungkas dia. ***