DURI - Razia penyakit masyarakat (pekat) yang rutin dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Mandau diagap sebelah mata oleh para pelaku khususnya Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ada di Duri, Kecamatan Mandau dan sekitarnya. Mereka tidak takut bila terjaring razia saat menjalankan usahanya.

Ketua LAMR Mandau, Dzulfikar Indra menegaskan, razia yang dilakukan Satpol PP Mandau maupun Dinas Sosial jangan hanya sekedar pendataan saja. Harus ada tindakan tegas yang akan membuat efek jera bagi pelaku kejahatan penyakit masyarakat (pekat).

"Sehingga tidak membuat mereka takut untuk mengulangi perbuatan buruk yang mereka anggap sebagai profesi mereka dalam mencari uang. Kalau hanya pendataan saja, lalu ada penjaminnya langsung dilepas, mereka tidak akan pernah jera. Harus ada tindakan tegas instansi terkait," tanda Dzulfikar Indra kepada GoRiau.com, Jumat (21/4/2017).

Kritikan tegas yang disampaikan Dzulfikar Indra itu terkait adanya giat Satpol PP Mandau bersama pihak kepolisian dan TNI dalam menertibkan penyakit masyarakat di Mandau, Kamis (20/4/2017) sekitar pukul 21.30 hingga 24.00 WIB di sejumlah karoke, warung remang-remang di Kulim dan sekitarnya.

"Saya yakin dengan sangat, 7 wanita yang berhasil diamankan Satpol PP dalam kegiatan razianya kemarin itu rata-rata akan mengulangi perbuatannya lagi, meski sudah membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi. Karena apa?, itu karena tidak ada penindakan tegas, tidak ada efek jera yang diberikan," ungkapnya lebih lantang lagi.

Sementara itu, Kasi Trantib Kecamatan Mandau, Maspuri SH saat dikonfirmasi GoRiau.com diruang kerjanya menyebutkan, bahwa apa yang disampaikan tokoh masyarakat itu sebenarnya sependapat dengan dirinya.

"Makanya saya itu ingin sekali memanfaatkan gedung atau bekas kantor Satpol PP Mandau yang lama. Setelah mereka ini terjaring razia, mereka tidak bisa pulang begitu saja. Mereka harus mendapatkan pembinaan dahulu dari Dinas Sosial selama beberapa hari, agar tidak mengulangi perbuatannya," ujar Maspuri.

Sayangnya, ruangan yang dimaksud tidak dapat difungsikan sesuai harapannya. Karena kondisi bangunan yang sudah mulai rusak serta atapnya bocor di beberapa titik. "Saya akan usulkan ke pemerintah Kecamatan Mandau untuk merenovasi gedung tersebut agar bisa dimanfaatkan," terangnya.***