
PEKANBARU - Sikap tegas Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution membentuk tim untuk menyelidiki lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sawit Inti Rakyat (SIR) dinilai sangat tepat.
Penilaian tersebut disampaikan dosen Public Policy Pasca Sarjana Universitas Islam Riau (UIR) Dr H Ahmad Tarmizi, MA. Menurut Tarmizi, sikap tegas Gubri yang membela masyarakat tersebut harus didukung semua elemen di Riau.
"Sangat mendukung tindakan tegas Gubernur Riau terhadap PT SIR. Kita butuh pemimpin tegas dan konsisten membela masyarakat. Selama ini masyarakat selalu kalah bila berhadapan dengan pengusaha yang merampas hutan dan tanah masyarakat di Riau," ujar Tarmizi.
Anggota majelis Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) itu mengatakan, di era otonomi daerah ini, hak-hak masyarakat lokal seharusnya dikembalikan sebagaimana mestinya.
"Tapi sayangnya tak semua pemimpin yang kesatria berpihak secara tegas kepada masyarakat yang memilihnya," ucapnya.
Tarmizi menuturkan, dirinya sepakat dengan Lembaga Adat Melayi Riau (LAMR), FKPMR dan para tokoh masyarakat Riau lainnya untuk mendukung sepenuhnya keputusan Gubri Edy Natar membentuk tim menyelidiki lahan HGU PT SIR tersebut.
"Semoga Beliau (Gubri Edy Natar) senantiasa mendapatkan ridha Allah SWT dan sukses dalam menjalankan tugas dan amanah yang berat ini," sambungnya.
Sebelumnya LAMR Provinsi Riau menyatakan menyambut baik sikap tegas Gubri Edy Natar Nasution terhadap PT SIR yang memiliki HGU perkebunan di wilayah Pekanbaru. LAMR berharap Gubri juga akan bersikap tegas kepada perusahaan pemilik HGU lainnya di Riau.
“LAMR dengan elemen lain siap berkontribusi untuk bersama-sama menyelesaikan kasus PT SIR dan pemegang sejumlah HGU lainnya,” kata Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Harian (Sekum DPH) LAMR Provinsi Riau Datuk Jonnaidi Dasa kepada media, Sabtu (30/12/2023).
Diperoleh informasi, masyarakat di Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, sejak beberapa bulan terakhir bereaksi terhadap PT SIR karena belum melaksanakan kewajibannya menyediakan 20 persen dari luas HGU yang mereka kuasai untuk masyarakat. Berbagai cara telah ditempuh masyarakat, hingga akhirnya perkara itu diketahui Gubri Edy Natar.
Gubri pun segera bertindak dengan memanggil berbagai pihak terkait, termasuk PT SIR, untuk melakukan pertemuan pada Rabu (27/12/2023). Namun, tidak seorang pun dari pimpinan PT SIR yang datang, sehingga dialog menjadi buntu.
Keadaan tersebut menyebabkan Gubri merasa dipermainkan, sehingga segera membentuk tim untuk menyelidiki PT SIR terkait berbagai laporan, termasuk kemungkinan kelebihan lahan dari yang diizinkan.
“LAMR menilai, memang tidak patut PT SIR bersikap demikian. Dengan seorang gubernur saja mereka begitu, bagaimana dengan pihak lain atau masyarakat biasa,” ujar Jonnaidi.
Jonnaidi menduga beberapa pemegang HGU di Riau berlaku serupa dengan PT SIR, yakni belum melaksanakan kewajibannya menyisihkan 20 persen kebun dari luas HGU untuk masyarakat setempat. Belasan laporan masyarakat diterima LAMR berkaitan dengan hal itu, enam di antaranya tergolong lengkap.
“LAMR sudah mengadukan permasalahan tersebut langsung kepada Menteri ATR/BPN pada Oktober lalu,” kata Jonnaidi seraya menambahkan, pihaknya juga masih terus mengumpulkan informasi keberadaan HGU di Riau.
Menurut Jonnaidi, persoalan HGU ini memrupakan salah satu jenis sengketa lahan yang ada di Riau. Model lain masih banyak, seperti penggarapan lahan masyarakat dan negara tanpa izin. Untuk itu, tahun 2022, Pemprov Riau membentuk tim terpadu percepatan penyelesaian konflik tanah adat/ tanah ulayat yang diketuai Sekda Riau SF Harianto, sedangkan sekretarisnya dari LAMR, yakni Jonnaidi Dasa.***bas