PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemerintah Kabupaten Kampar tidak terima dengan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau yang menetapkan lima desa ke Kabupaten Rokan Hulu. Oleh sebab itu, Jeffry Noer langsung melakukan protes, Senin (2/9/2013) ke Kantor KPU Riau.

Jefry menawarkan dua opsi kepada KPU Riau. Pertama, tunda pelaksanaan Pilgubri di lima desa tersebut, dan yang kedua Jefry mempersilahkan dilakukan pemungutan suara namun jika terjadi pertumpahan darah, Ia tidak bertanggung jawab.

Padahal, penetapan tersebut, menurut Ketua KPU Riau, Tengku Edi Sabli bukan tanpa alasan. Secara internal, pihak penyelenggara Pemilu sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU). "Supaya jelas, ini apa dan siapa yang kerjakan," ungkapnya.

Dalam MoU yang dilakukan antara KPU Riau, KPU Rokan Hulu dan KPU Kampar tersebut, lima desa yang berada di perbatasan dikerjakan oleh KPU Rohul. Pasalnya, hingga saat ini KPU Riau belum menerima surat dari Mendagri terkait penetapan wilayah tersebut.

Namun, surat yang baru diterima hanyalah mencabut lima desa tersebut dari Rokan Hulu dan meminta Gubernur Riau untuk menentukan tapal batas kedua kabupaten. "Tidak ada satu patah katapun yang menyatakan lima desa tersebut masuk wilayah Kampar," jelas Edi Sabli.

"Saat kami membuat MoU tersebut, hingga sekarang belum ada surat dari Mendagri yang menyatakan lima desa masuk wilayah Kampar," lanjutnya. Padahal, KPU Riau sudah sejak lama mengirimkan surat kepada Gubernur Riau terkait tapal batas tersebut.

Edi Sabli melanjutkan, dalam MoU poin selanjutnya dikatakan bahwa jika sebelum masa pencoblosan, keluar surat dari Mendagri maka, wilayah tersebut akan ditangani oleh KPU Kampar. "Jadi di dalam MoU sudah jelas siapa yang akan mengerjakan," jelasnya.

"Kalau tidak, kami takutnya tidak ada yang mau mengerjakan," ulas Edi Sabli. Untuk itu, KPU Riau akan melakukan rapat koordinasi dengan Forkopindo Riau, Polda Riau, dan Pemprov Riau.(san)