PEKANBARU – Ketua Komisi V DPRD Riau, Robin P Hutagalung, mengungkapkan, persoalan utama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA di Kota Pekanbaru, adalah tidak sesuainya lulusan SMP dengan kuota yang tersedia.

Dikatakan Robin, ada sekitar 20 ribuan yang ingin mendaftar masuk SMA Negeri, sedangkan daya tampung yang tersedia hanya di angka 7000 ribuan, sehingga ada 12 ribu lebih anak yang tak terkomodir.

Dari hasil pertemuan antara Komisi V dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Rabu (13/7/2022), jelas Robin, pihak sekolah sudah menjalankan tugasnya sesuai regulasi yang ada.

"Mereka sudah menjalankan PPDB sesuai aturan, karena mereka tak bisa lari dari peraturan, yang satu kelas itu isinya 36 orang," ujar Robin.

Kedepannya, lanjut Robin, berdasarkan penjelasan dinas, akan ada penambahan ruang kelas baru. Karena ada sekolah yang memiliki ruang kelas terbatas, misalnya SMAN 16 yang hanya menerima 4 kelas saja.

"Di waktu awal menjadi letua komisi, saya sudah meminta agar dibangun sekolah baru. Tapi itu kan tak mudah, ketersediaan lahan terbatas. Kadis sudah jelaskan, tahun 2023 akan dibangun tiga sekolah di Pekanbaru. Harapan kita, ada 10 sekolah baru di Pekanbaru. Itupun saya rasa belum juga menjawab persoalan ini PPDB ini," tuturnya.

Politisi PDIP ini menambahkan, Dinas Pendidikan harus mengimbau agar SMA swasta bisa menampung siswa jalur afirmasi, atau jalur tidak mampu yang dibiayai oleh provinsi. Ini salah satu untuk mengurangi lulusan SMP yang tidak tertampung.

"Mereka yang tak lulus negeri itu memang menjadi masalah, kita prihatin juga. Makanya kita berharap swasta ini tak hanya mengejar profit. Kita contoh di Bandung. SMA swasta nya menerima anak kurang mampu di sekitar sekolah, tapi kemampuan akademiknya harus bagus, itu terjadi karena ada MoU antara sekolah dengan gubernurnya," terangnya. ***