BENGKALIS, GORIAU.COM - Pemekaran sejumlah kecamatan baik yang diusulkan Pemkab Bengkalis maupun melalui hak inisiatif DPRD akhirnya batal dilakukan tahun ini. Penyebab adanya perbedaan pandangan antara eksekutif dengan legislatif soal jumlah kecamatan yang diusulkan dimekarkan, terutama untuk Kecamatan Mandau.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Bengkalis, H Ja'afar Arif, Kamis (1/11/2012), mengakui ada beberapa kendala yang menjadi penyebab batal atau tertundanya pemekaran sejumlah kecamatan. Diantaranya usulan melewati batas waktu atau moratorium yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

''Tertundanya pemekaran kecamatan disebabkan beberapa hal. Diantaranya adanya perbedaan pandangan antara eksekutif dengan legislatif soal pemekaran Kecamatan Mandau, dimana DPRD menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan Mandau dimekarkan menjadi tiga kecamatan, dari usulan awal eksekutif dua kecamatan,” ujar Kabag Tapem.

Disampaikan mantan Camat Bengkalis ini, pihak eksekutif menghargai speenuhnya hak inisiatif yang diajukan DPRD Bengkalis terkait pemekaran Kecamatan Mandau dimekarkan jadi tiga kecamatan. Sementara pihak eksekutif sendiri sudah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemekaran Kecamatan Mandau menjadi dua kecamatan.

Karena tenggat waktu yang tidak memungkinkan lagi menyusul adanya moratorium dari Pemerintah Pusat, maka Ranperda maupun hak inisiatif DPRD jadi tertunda.Walaupun sebenarnya hak inisiatif dewan lebih diutamakan, tetapi waktu sudah tidak memungkinkan lagi.

''Karena adanya moratorium tersebut rencana pemekaran sejumlah kecamatan menjadi tertunda sampai dibukanya kembali usulan pemekaran oleh pemerintah,” papar Ja’afar.

Disinggung soal juga batalnya pemekaran Kecamatan Bengkalis, Bukit Batu dan Pinggir, Ja’afar menyebutkan sejumlah alasan. Seperti usulan pemekaran Kecamatan Bengkalis, tidak dapat diajukan ke dewan diakibatkan tidak adanya rekomendasi dari Gubernur Riau.

Begitu juga dengan usulan memekarkan Kecamatan Bukit Batu dan Pinggir tidak dilanjutkan, karena surat Pemerintah Pusat ke Bupati melalui Gubernur Riau belum ada tindaklanjut dan tersangkut di Provinsi Riau. Hal itu disebabkan Pemprov Riau tidak melaksanakan tindaklanjut dari Pemerintah Pusat agar diteruskan ke Bupati untuk disikapi.

''Untuk sementara waktu ini rencana pemekaran kecamatan ditunda, sampai dicabutnya kembali moratorium oleh Pemerintah Pusat,'' tutupnya. (jfk)