BAGANSIAPIAPI - Sebagai upaya pencegahan stunting, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau menggelar Rapat Koordinasi  Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting tahun 2024, Kamis (7/3/2024) di komplek perkantoran Batu Enam Bagan Punak, Bagansiapuapi, Rohil.

Rakor diikuti OPD di lingkungan Pemkab Rohil antara lain Dinas Kesehatan (leader), Dinas Sosial (penanganan kesejahteraan), Diskominfo (penyebaran informasi), Dinas PMD (pelaksanaan aksi konvergensi menyasar sampai ke pedesaan).

Kepala Bappeda Rohil Zuhri, SE melalui Tenaga Muda Fungsional Bappeda Rohil, Nanang Cahyono mengatakanm rakor pelaksanaan aksi konvergensi stunting merupakan pembahasan awal pencegahan stunting.

"Masing-masing OPD memiliki peran dalam pencegahan stunting ini yang merupakan program kerja Pemkab Rohil,'' sebut Nanang Cahyono.

Tujuanya adalah memperkuat kapasitas kabupaten dalam aksi konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitive dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor/lintas program dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rohil.

Konvergensi percepatan pencegahan stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, bersama-sama dengan mensasar kelompok sasaran prioritas di desa guna mencegah stunting.

"Penyelenggaraan intevensi, baik gizi spesifik maupun gizi sensitif secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya guna mencapai tujuan pencegahan stunting," terangnya.

Menurut Nanang, Rohil sudah berhasil menurunkan angka stunting Kabupaten di tahun 2021 sebesar 29,7 persen, di tahun 2022 turun menjadi 14,7 persen dan tahun 2023 menjadi 15 persen.

"Angka stunting menurun berdasarkan target nasional 2024 yakni 1 persen, jadi kami masih kurang 0,7 persen lagi, mudah mudahan kita bisa menekan stunting di bawah 10 persen," harap Nanang.

Data dirangkum setidaknya ada 8 (delapan) tahapan aksi konvergensi untuk percepatan pencegahan stunting. Pertama melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Kedua Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan intervensi gizi.

Ketiga menyelenggarakan rembuk stunting tingkat Kabupaten dan Kota. Keempat memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi. Kelima tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.

Keenam,meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten dan kota. Ketujuh melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting Kabupaten/Kota.

Terakhir ke delapan melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir. ***