PEKANBARU - Banyaknya pengaduan dari pasien BPJS, yang merasa tidak mendapat layanan rumah sakit, DPRD Riau dan Dinas kesehatan berencana akan membuat memorandum of understanding (MoU) dengan pihak rumah sakit swasta.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson. Kepada GoRiau.com, Selasa, (20/2/2018).

"Terkait banyak kita temukan di lapangan, pihak rumah sakit membatasi jumlah pasien BPJS, terutama yang rawat inap. Ini yang sedang kita bicarakan dengan dinas kesehatan, membuat kesepakatan, yang dalam bentuk MoU ini," ujarnya.

MoU yang diartikan sebagai nota kesepahaman berbentuk dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak, dalam hal ini pihak DPRD dan dinas kesehatan. Tujuannya sebagai upaya agar pihak rumah sakit swasta tidak lagi cenderung mengabaikan pasien BPJS.

Menurutnya, sampai saat ini peraturan menteri memang tidak menentukan berapa persen jumlah pasien yang harus diterima oleh pihak rumah sakit, sehingga tidak ada sanksi apabila rumah sakit lebih memilih pasien umum.

"Peraturan Menteri tentang kesehatan, memang tidak menyebutkan berapa jumlah pasien BPJS yang harus diterima oleh rumah sakit. Makanya tidak ada pelanggaran jika pihak rumah sakit lebih memilih pasien umum daripada yang BPJS ini, terutama yang rawat inap," sambungnya Aherson.

Sebagai upaya lanjut agar program ini lebih efektif di Riau, Aherson menyatakan, pihak DPRD dan dinas kesehatan Provinsi Riau bersama pihak rumah sakit berencana melakukan diskusi untuk membahas kelemahan - kelemahan BPJS selama ini dirumah sakit swasta. Hal itu untuk mengetahui penyebab pasti kendala terkait BPJS ini, sehingga pihak rumah sakit juga mendapat kesempatan menyampaikan 'unek-uneknya'.

"Rencananya kita bersama dinas kesehatan Provinsi Riau, selanjutnya akan menggelar diskusi juga dengan rumah sakit swasta. Kita juga ingin mendengar pihak rumah sakit, pasti ada alasan bagi mereka membatasi jumlah pasien ini, nanti kita tanya supaya tidak terulang lagi," ungkapnya. ***