PEKANBARU, GORIAU.COM - Kesemrawutan yang semakin meningkat di Pekanbaru lebih disebabkan tidak tegas Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menegakkan aturan terutama mengenai RUTRK (rencana tata ruang kota). Banyak bangunan baik rumah, toko dan perkantoran berdiri tanpa mempertimbangkan RUTRK yang sudah ditetapkan.

Pengamat Perkotaan Mardianto Manan ST MT kepada wartawan, Kamis (24/1/2013) mengatakan, membangun kota itu ibarat menyeberang jalan, harus lihat kanan kiri agar selamat. Demikian membangun rumah ataupun sejenisnya, perlu banyak aspek yang harus diperhatikan agar penataannya apik dan nyaman.

Ia mengatakan, aspek itu berupa persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi didalam mendirikan bangunan dan segalanya harus tertuang dalam aturan tentang tata bangunan. ''Pemerintah sudah membuat aturan-aturan, seperti halnya Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang disusun untuk perkembangan kota dari tahun 1991 hingga 2015. Ternyata sekarang, banyak bangunan yang tidak sesuai atau menyimpang bahkan diperkirakan 40 persen tak sesuai RUTRK,'' katanya.

Penyimpangan RUTRK Pekanbaru sambungnya, sesuai data yang dihimpunya mencapai 40 persen seperti untuk wilayah patahan seharusnya tidak diperbolehkan dibangun pemukiman tapi ternyata jadi pemukiman. Ada wilayah yang peruntukan kantor, malah dibangunkan kepentingan lain. Bahkan, ruang terbuka hijau juga dijadikan pemukiman.

''Ini kesalahan yang ditimbulkan akibat lemah pengawasan yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Distaruba) sebagai pihak berwenang menangani. Jika persyaratan standaris diabaikan dalam mendirikan bangunan, maka berdampak fatal terhadap pembangunan jangka menengah dan panjang,'' ujarnya.

Oleh karenanya, Mardianto mengingatkan, Distaruba agar jangan asal memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan tanpa mengkaji terlebih dulu dampak dan akibatnya.

Mardianto mengatakan, penyimpangan harus diantisipasi. Sebab, untuk 10 tahun kedepan dipastikan perkembangan Kota Pekanbaru akan semakin pesat. Karena itu perlu revisi terhadap RUTRK sebab sudah banyak bangunan yang menyalahi dan tak mungkin dibongkar. (rdi)