PEKANBARU – Pengamat pemerintahan dan politik Riau, Dr. M Rawa El Amady, angkat bicara terkait pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Arief Setiawan, mengenai bantuan jalan untuk kabupaten/kota di provinsi Riau.

"Pemprov harusnya mempunyai dasar justifikasi yang jelas dalam hal memberikan bantuan kepada kota/kabupaten. Sehingga bantuan keuangan (bankeu) itu tidak menimbulkan pertanyaan dan prasangka," ungkap M Rawa kepada GoRiau.com, Kamis (27/4/2023)..

M Rawa menegaskan bahwa harus ada rumusan yang jelas terkait bantuan keuangan jalan. "Berapa kebutuhan kota dan kabupaten? Berapa yang diberikan kepada kota/kabupaten berdasarkan rumus yang terukur, bukan berdasarkan 'like' dan 'dislike' saja," tutur M Rawa.

Menurut M Rawa, pihak kabupaten/kota juga harus ikut berkontribusi dengan mengajukan kebutuhan jalan. "Jadi, tidak seenaknya pemerintah provinsi Riau memberikan bantuan jalan tersebut," pungkas M Rawa.

Dalam berita sebelumnya, terungkap bahwa bantuan keuangan untuk perbaikan jalan dari Pemerintah Provinsi Riau sangat minim. Sebagai contoh, Kota Pekanbaru yang memiliki luas lebih dari 632 km persegi hanya mendapatkan bantuan sebesar Rp 15 miliar.

Sementara itu, Kabupaten Pelalawan menerima bantuan keuangan sekitar Rp 11,9 miliar yang dialokasikan untuk perbaikan ruas jalan Pelalawan ke Siak. Dengan bantuan sebesar itu, banyak pihak merasa pesimistis mengenai apa yang bisa dibangun, mengingat luasnya wilayah baik kabupaten dan kota.

Ironisnya, Pemerintah Provinsi Riau justru menganggarkan lebih dari Rp 10 miliar untuk membeli mobil listrik bagi pejabat dan menghabiskan Rp 42 miliar untuk memasang payung elektrik di Masjid Agung Annur Pekanbaru. ***