PASIRPANGARAIAN, GORIAU.COM - Bantuan 160 rumah layak huni di Rokan Hulu yang dianggarkan melalui dana APBD Perubahan Provinsi Riau terancam batal. Kegagalan karena waktu pelaksanaan yang terlalu singkat.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Rokan Hulu Budhia Kasino mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima surat resmi dari pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPM-Bangdes) Provinsi Riau.

''Bantuan rumah layak huni dari Pemprov Riau yang dianggarkan di APBDP Riau tahun 2014, namun mepetnya waktu anggaran yang hanya menyisakan waktu 2 bulan lagi menyebabkan kegiatan tersebut riskan direalisasikan,'' kata Budhia Kasino di ruang kerjanya, Kamis (30/10/2014).

Karena dikhawatirkan penyelesaianya tidak sesuai jadwal, menurut Kepala BPMPD Rokan Hulu, adanya sekitar 160 Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan rumah layak huni berada di 80 desa untuk satu unit rumah layak huni anggaranya sebesar Rp 70 juta per unit, dari rencana awal dana tersebut akan langsung disalurkan ke kas desa dan diawasi oleh Organisasi Masyarakat Sekitar (OMS).

Meski diprediksi batal, Kepala BPMPD Rokan selaku leading sektor program ini, mengaku belum menerima surat resmi dari pihak BPM-Bangdes Riau, untuk saat ini seluruh syarat program tersebut telah diserahkan ke Pemprov. Riau.

Program rumah layak huni merupakan program prioritas Gubernur Riau non aktif Anas Makmun, Pemprov Riau sendiri telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 112,98 miliar di APBD-P untuk membangun 1.583 unit rumah layak huni yang disebar di 702 desa.

''Pada perencanaan awal pembangunan rumah layak huni ini, dijadwalkan akan mulai dikerjakan pada bulan Agustus 2014 lalu,'' pungkas Budhia Kasino. (ram)