
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui program jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat. Skema pembangunan sarana belajar ini dirancang khusus untuk memangkas angka putus sekolah di pelosok daerah.
Dinas Sosial Riau menjadi motor penggerak dalam merealisasikan proyek Sekolah Rakyat ini di lapangan. Skema ini dijalankan lewat dua jalur pendekatan, yaitu pembangunan sekolah rintisan dan sekolah permanen yang disesuaikan dengan kesiapan wilayah.
"Ya, kami telah melakukan ekspose tentang kesiapan sekolah rakyat di Provinsi Riau. Jadi, sekolah rakyat itu kan ada dua jenis rintisan dan permanen," jelas Kepala Dinas Sosial Riau, Zulfadli, Selasa (9/6/2026).
Aktivitas fisik di lapangan terus menunjukkan tren kemajuan yang positif, salah satunya di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Fasilitas pendidikan di daerah tersebut ditargetkan bisa langsung menampung siswa dalam waktu dekat.
Komitmen pembagian tugas antara pusat dan daerah menjadi kunci utama kelancaran proyek ini. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan lahan bersih, sementara pembiayaan konstruksi ditanggung oleh APBN.
"Kemudian juga kami mengekspose tentang akan ada prioritas pembangunan sekolah rakyat. Untuk sekarang, sedang berjalan pembangunan sekolah rakyat di Kuansing. Progresnya sudah 65 persen. Insyaallah, yang di Kuansing untuk tahun ajaran baru besok ini sudah bisa beroperasi," paparnya.
Perluasan daya tampung terus berjalan secara bertahap di beberapa kabupaten dan kota berdasarkan tingkat kebutuhan riil masyarakat:
"Harapan kami tentu semua program strategis nasional bisa berjalan lancar di Provinsi Riau. Karena ini tujuan mulia dari Bapak Presiden Prabowo, sehingga pemerintah daerah mensupport lahannya dan pemerintah pusat yang menyiapkan kebutuhannya," ungkap Zulfadli. ***