PASIR PENYU, GORIAU.COM - Terkait adanya konflik yang belum terselesaikan antara masyarakat Kecamatan Pasir Penyu dan Kecamatan Sungai Lala yang tergabung dalam Koperasi Citra Usaha Mandiri (KCUM) dengan PT Tunggal Perkasa Plantations (TPP) perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT Astra Agro Lestari Tbk di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dinilai Banteng Yuda Pranoto selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pengkajian Penerapan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana Indragiri Hulu (LP5SBI) karena kurangnya ketegasan pemerintah dalam mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku.

Pasalnya, kata Banteng, sejak tahun 2010 atau dua tahun sebelum HGU PT TPP berakhir pada 31 Desember 2012 silam, warga telah mengajukan tuntutan agar pemerintah daerah maupun pusat mengambil tindakan tegas agar warga mendapatkan lahan sebanyak 20 persen dari luas HGU yang diusahakan seluas 10.244 hektar.

Dimana tuntutan warga itu berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 26/permentan.130/2/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan dan undang undang nomor 18 tahun 2004 tanggal 14 Agustus 2004 tentang perkebunan, yaitu membangun kebun untuk masyarakat minimal 20 persen dari luasan HGU, demikian disebutkannya melalui rilis, Senin (15/4/2013) dari Jakarta.

Dikatakannya, selama perjalanan penuntutan warga tersebut. Banyak terjadi konflik yang terjadi antara warga dengan pihak PT TPP. Disambung lagi adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan warga kepada Pemerintah inhu hingga Pemerintah Pusat di Jakarta.

Tidak hanya itu, sebut Banteng, warga berencana melakukan aksi unjuk rasa dengan menghentikan aktivitas kebun PT TPP pada 8 April 2013 kemaren. Namun, hal itu tidak jadi dilakukan karena mengingat rawan terjadi bentrok antara warga dengan pihak PT TPP. Bukan hanya itu, Deputi Orpol dan Lembaga Daerah Sekretariat Negara meminta agar warga meredam aksi, dan akan memfasilitasi tuntutan warga tersebut berkoordinasi dengan BPN RI, Menko Perekonomian dan Menteri Pertanian, jelasnya.

Selain itu, menyikapi Intruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri tanggal 28 Januari 2013 yang tujukan antara lain kepada Kepala BPN RI dianggap tidak diindahkan. Sebab, sejak tuntutan warga disampaikan jauh hari sebelum HGU PT TPP berakhir, hingga saat ini belum juga disikapi secara tegas oleh Pemerintah.

Alhasil, pasca berakhirnya HGU PT TPP telah menimbulkan gejolak sosial, politik, keamanan (Hamkamnas) yang berpotensi terjadinya konflik horizontal seperti bentrok yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, yakni antara warga dengan PT Duta Palma.

''Peristiwa itu akibat tidak adanya ketegasan pemerintah menyelesaikan persoalan tuntutan warga terhadap perusahaan. Sehingga tidak menutup kemungkinan hal serupa juga akan terjadi di Kecamatan Pasir Penyu, karena dinilai telah terjadi provokasi/intimidasi De Bide Et Impera yang diprakarsai oleh oknum/aktor intelektual yang berada di belakang PT TPP,'' pungkas putra Air Molek itu. (jf)