PEKANBARU - Rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia menganggarkan Rp20 triliun untuk membangun peternakan ayam terintegrasi (pedaging dan petelur) di seluruh Indonesia mulai Januari 2026 nanti jangan sampai mematikan usaha peternak rakyat yang sudah ada selama ini.

"Danantara, dengan segala fasilitas dan kemudahan dari negara, seharusnya jadi partner, bukan jadi rival yang mematikan. Mereka punya kekuatan untuk menstabilkan harga pakan yang sering naik gila-gilaan, tapi kalau malah dipakai buat menekan harga jual, itu namanya keterlaluan. BUMN diperlukan untuk bisnis yang kurang dilirik sektor swasta dan masyarakat," kata pengamat ekonomi Universitas Riau, Dahlan Tampubolon kepada GoRiau, Selasa (18/11/2025).

Menurut Dahlan, jika ingin masuk dalam bisnis peternakan ayam ini, Danantara jangan membawa mental predator. Raksasa seperti Danantara harusnya jadi lokomotif, bukan menjadi rem untuk usaha rakyat. Skema kemitraan inti-plasma yang betul-betul adil harus diterapkan.

"Danantara harusnya fokus di bagian yang butuh modal besar dan teknologi tinggi saja, seperti pengolahan produk akhir dan akses pasar ekspor. Sementara peternak rakyat jadi plasma yang diberi jaminan harga beli wajar, disuplai pakan murah, dan dibantu teknologi. Bantu peternak naik kelas, bukan malah buat gulung tikar seperti yang dikhawatirkan peternak tempatan," papar Dahlan.

Dia menilai, peternak rakyat wajar ketar-ketir dengan rencana Danantara ini. Mereka yang selama ini sudah bertungkus-lumus membangun ekosistem, dari urusan pakan, bibit, sampai jualan ke pasar, semua mandiri. Tiba-tiba datang pemain besar yang bisa menguasai dari hulu ke hilir. Jelas nanti harga jual bisa mereka kuasai karena mereka bisa produksi lebih murah, sementara peternak rakyat harus beli pakan mahal. "Ini bukan cuma soal bisnis, ini soal nasib dapur jutaan keluarga. Kalau peternak kecil kena gusur, yang menjerit bukan cuma mereka, tapi juga pedagang kecil dan pekerja di sekitar rantai pasok itu. Fenomena ini mengancam prinsip keadilan ekonomi yang kita junjung," sebut Dahlan.

Pemerintah, lanjutnya, tidak boleh tinggal diam menyikapi fenomena ini. Menurut Dahlan, pemerintah harus jadi wasit yang tegas. Jangan sampai muncul penilaian negara cuma berpihak sama yang kuat saja, sementara peternak rakyat yang sudah puluhan tahun menjaga ketahanan pangan, malah dibiarkan tumbang digilas modal besar.

"Danantara itu bukan imbangnya peternak rakyat. Danantara punya modal tebal dan back-up, kayak buldoser yang mudah aja meratakan lahan. Segmentasinya harus beda. Danantara levelnya ya Charon Pokphand," katanya.

Dahlan menyarankan kalangan peternak rakyat memperkuat wadah persatuan, misalnya membentuk koperasi di setiap wilayah agar satu suara dalam pembelian pakan dan penjualan hasil panen. Nilai tambah produk juga perlu dinaikkan, jangan cuma menjual ayam hidup atau telur curah. "Mulai pikirkan packaging yang bagus, branding lokal, atau olah sedikit jadi produk beku. Dengan begini, bisa menembus pasar ritel yang premium, dan Danantara enggak bisa main-main di situ," ujarnya.

Bantu Turunkan Harga Pakan

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, di Jakarta sebelumnya juga mengkritisi rencana pemerintah melalui BPI Danantara Indonesia menggelontorkan Rp20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur di Indonesia.

“Kalau [Danantara ingin] membantu, bukan di peternakan ayamnya, tapi lebih menurunkan harga pakan ternaknya. Jadi harus ada investasi ke pertanian untuk kedelai, domestik jagung, itu kan sumber pakan ternak ayam. Nah di situlah kontribusi penting Danantara, bukan peternakan ayamnya,” ujar Bhima.

Menurutnya, pembangunan peternakan ayam berskala besar justru berpotensi mengulang kesalahan lama dalam struktur rantai pasok, di mana perusahaan besar mendominasi sektor pakan dan bibit ayam (DOC). Hal ini bisa merugikan peternak kecil karena sistem kemitraan yang timpang dan tekanan harga di tingkat peternak mandiri. “Pakan ternaknya yang akhirnya membuat sistem kemitraan dengan peternak lokalnya jelek, tidak menguntungkan, kemudian di peternak mandiri juga terjadi tekanan harga akhirnya begitu,” ucapnya.

Selain itu, Bhima juga memandang skema pembangunan peternakan ayam itu berpotensi membebani keuangan Danantara, terlebih jika melibatkan penyertaan dividen atau aset BUMN sebagai agunan. Di sisi lain, Celios menilai sejumlah wilayah yang kekurangan pasokan ayam dan telur sebenarnya memiliki sumber protein alternatif berupa protein lokal, seperti ikan laut, ikan air tawar, maupun udang hasil budidaya. “Jadi banyak pengganti protein lokal, apalagi kalau tujuannya peternakan ayam ini hanya untuk memasok makan bergizi gratis [MBG], jadi harus lebih mendorong pemanfaatan dibandingkan membuat large scale atau skala besar peternakan ayam,” katanya.

Sementara itu, data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Riau menunjukkan, hingga Juni 2025 terdapat 388 pelaku usaha kemitraan ayam pedaging yang bekerja sama dengan 18 perusahaan inti di 11 kabupaten/kota di Riau. Kabupaten Siak menjadi daerah dengan jumlah pelaku kemitraan terbanyak, mencapai 70 orang. Total produksi ayam dari kemitraan ini mencapai 4,42 juta ekor, dengan estimasi produksi daging sebesar 55.722 ton.

Dari 18 perusahaan kemitraan ayam broiler yang beroperasi di Riau, terdapat tiga perusahaan besar yang menaungi lebih dari 355 mitra peternak.

Dinas PKH Riau sendiri komit terus memperkuat sinergi antara pemerintah, perusahaan inti, dan pelaku usaha peternakan ayam ras pedaging (broiler) di seluruh kabupaten/kota di Riau. Penguatan sistem kemitraan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian pangan hewani dan meningkatkan daya saing subsektor peternakan di tingkat regional maupun nasional. ***