PEKANBARU – DPRD Pekanbaru menanggapi kebijakan pemangkasan anggaran daerah yang dilakukan pemerintah pusat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemangkasan ini mencakup dua aspek utama, yakni Transfer ke Daerah (TKD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk memastikan teknis pelaksanaannya, DPRD Pekanbaru berencana melakukan konsultasi ke kementerian terkait.

Ketua DPRD Pekanbaru, M Isa Lahamid, Selasa (11/2/2025) mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima rincian aturan teknis terkait pemangkasan anggaran.

"Besok kita akan ke kementerian karena ini masih dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres). Biasanya setelah Inpres, akan ada aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen). Kita ingin mendapatkan penjelasan lebih rinci, terutama dari Bappeda," ujar Isa kepada GoRiau.com, Selasa (11/2/2025), di Kantor DPRD Pekanbaru.

Isa menjelaskan bahwa selain efisiensi anggaran, pengurangan belanja perjalanan dinas juga menjadi bagian dari instruksi Presiden Prabowo. Namun, pihaknya masih memerlukan kejelasan teknis, seperti berapa besar pemotongan anggaran dan sektor apa saja yang akan terdampak.

"Kami butuh informasi yang jelas. Misalnya, apakah nanti ada pembatasan dalam kunjungan kerja atau pengurangan anggaran untuk alat tulis kantor (ATK). Jangan sampai kebijakan ini justru menghambat jalannya pemerintahan karena hal-hal kecil seperti tidak adanya surat atau kertas kerja," jelasnya.

DPRD Pekanbaru juga menghadapi tantangan besar dalam menyusun kebijakan keuangan daerah. Saat ini, ada tiga kondisi yang harus diselesaikan, yakni tunda bayar Kota Pekanbaru, implementasi instruksi Presiden, dan visi-misi wali kota terpilih.

"Tiga hal ini harus dikolaborasikan dengan baik. Harapan masyarakat terhadap wali kota terpilih harus tetap menjadi prioritas, sementara efisiensi anggaran dan penyelesaian tunda bayar juga tidak bisa diabaikan," tambahnya.

Isa mengungkapkan bahwa hingga saat ini, jumlah tunda bayar Kota Pekanbaru masih dalam tahap verifikasi. Berdasarkan data sementara, totalnya mencapai Rp480 miliar, termasuk Rp350 miliar dari tahun 2024 dan sekitar Rp130 miliar dari tahun-tahun sebelumnya.

"Angka ini masih menunggu review dari Inspektorat. Ada SPM yang tidak dibayarkan sebesar Rp370 miliar, tetapi perlu dipastikan apakah semuanya memang layak dibayarkan atau tidak," jelasnya.

Terkait skema pembayaran tunda bayar, DPRD Pekanbaru masih berkomunikasi dengan Pj Wali Kota dan wali kota terpilih. Belum ada kepastian apakah seluruh tunda bayar akan dilunasi atau hanya sebagian.

"Ini harus dihitung dengan cermat. Jangan sampai karena membayar hutang, gaji pegawai justru tidak terbayarkan. Kita masih menunggu keputusan lebih lanjut," kata Isa.

Selain itu, DPRD Pekanbaru juga menyoroti wacana kebijakan kerja dari kantor (WFO) tiga hari dan bekerja dari rumah (WFH) dua hari bagi ASN.

"Sampai sekarang kami belum menerima surat resmi terkait kebijakan ini. Jika benar diterapkan, maka harus ada pengawasan ketat. Jangan sampai layanan publik, seperti di Dukcapil, terganggu karena ada pegawai yang WFH dan tidak ada yang melayani masyarakat," pungkasnya. ***