PEKANBARU – Pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Kementerian Keuangan serta defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2025 yang mencapai Rp2,5 triliun diprediksi akan menghambat pembangunan di daerah.

Menanggapi hal ini, anggota DPR RI Dapil Riau, Drs H Achmad MSi, menyebut tahun 2025 akan menjadi tantangan berat bagi pemerintahan baru di Riau. Meski demikian, ia berharap kepala daerah terpilih tetap dapat merealisasikan janji-janji kampanye mereka setelah resmi dilantik.

"Situasi saat ini memang berat karena adanya pemotongan TKD, seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga 50 persen. Namun, janji yang telah disampaikan kepada masyarakat harus tetap direalisasikan," ujar Achmad.

Mantan Bupati Rokan Hulu ini menegaskan bahwa dalam kondisi keuangan yang sulit, pemerintah daerah harus mampu melakukan terobosan dan inovasi guna menggali potensi ekonomi yang ada. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada dana TKD dari pusat.

"Ini sangat penting agar lima tahun ke depan Riau bisa mengalami perubahan yang lebih baik dan pembangunan tetap berjalan," tegasnya.