TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) terpilih, Herman, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran ke daerah. Ia menilai langkah ini perlu dilakukan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.

"Kita mendukung upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," ujar Herman kepada GoRiau.com, Selasa (11/2/2025).

Menurutnya, pemerintahan yang akan dipimpinnya nanti akan menelaah lebih mendalam program mana saja yang menjadi prioritas. Hal ini bertujuan agar dampak kebijakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kita tetap optimis, meskipun anggaran dipangkas, pembangunan di Inhil akan tetap berjalan maksimal. Detailnya akan kita bahas lebih lanjut dalam agenda retreat nanti," tambahnya.

Herman juga menegaskan komitmennya terhadap program ketahanan pangan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Program cetak sawah yang pernah ia gagas saat menjabat sebagai Pj Bupati Inhil pada 2024 akan kembali dilanjutkan untuk mencapai swasembada beras di daerah.

"Program ketahanan pangan sangat penting untuk kemandirian daerah. Cetak sawah yang pernah kita mulai akan terus dilanjutkan agar Inhil semakin mandiri dalam produksi beras," jelasnya.

Selain ketahanan pangan, Herman juga memberi perhatian khusus terhadap pengembangan Pelabuhan Parit 21 yang dinilainya memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi pesisir Inhil.

"Pelabuhan Parit 21 akan kita kembangkan agar bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah," sambungnya.

Dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, Herman telah memetakan potensi pajak daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Inhil.

"Dana CSR harus efektif dan tepat sasaran, sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan membantu daerah di tengah keterbatasan anggaran saat ini," ungkapnya.

Herman berharap seluruh stakeholder dapat bersinergi dalam mendukung kebijakan yang akan diterapkannya nanti agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal.

Terpisah, Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.

"Pada prinsipnya, kami di DPRD mendukung upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat," ujarnya.

Meski demikian, Iwan mengakui bahwa pemangkasan anggaran berdampak pada pembangunan, terutama di sektor infrastruktur. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi agar proyek pembangunan tetap berjalan.

"Beberapa sektor terkena dampaknya, seperti anggaran di Dinas PU. Namun, kami mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi alternatif agar pembangunan tetap berlanjut," jelasnya.

Iwan juga menegaskan pentingnya optimalisasi PAD agar ketergantungan daerah terhadap anggaran pusat dapat dikurangi.

"Potensi pendapatan daerah harus dikembangkan dan dimaksimalkan. Dengan begitu, kita bisa lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana pusat," tutupnya. ***