SIAK SRI INDRAPURA, - Masukan anggota DPRD Siak agar mempertajam analisis hukum terkait rencana perubahan badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Siak (SPS) menjadi Perseroan Terbatas (PT), ditanggapi positif Wakil Bupati Siak H Alfedri.

"Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Hanura agar melibatkan berbagai pihak yang lebih berkompeten terkait rencana perubahan PD SPS menjadi PT SPS, sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)," ujar Alfedri, saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi DPRD terkait pengajuan 6 Ranperda, di Gedung DPRD Kabupaten Siak, Senin (6/3/2017).

Kemudian terkait retribusi pelayanan tera, lanjut Alfedri, Pemkab Siak juga sependapat untuk mengedepankan unsur perlindungan terhadap konsumen, guna menjamin kepastian hukum dalam transaksi perdagangan yang sehat.

Selain itu, kata Alfedri, Pemkab Siak juga sepakat dengan DPRD untuk tidak memberatkan masyarakat terkait tarif layanan pengunaan jasa labolatorium. Begitu juga dengan Ranperda wisata halal, juga disepakati akan melibatkan semua pihak terkait, baik pelaku usaha pariwisata dan ulama.

Khusus regulasi penggunaan air limbah domestik, Alfedri berharap keberadaan Ranperda tersebut kedepan juga dapat mengendalikan pembuangan limbah domestik, serta meningkatkan kualitas tanah.

"Kita ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus meningkatkan pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air," jelasnya.

Sementara soal perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 7 Tahun 2007 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Siak Pertambangan dan Energi. Dia berharap agar tidak dilakukan perubahan badan hukum dan nomenklatur yang dapat merugikan daerah.

Sebelumnya, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan menyebutkan, rapat paripurna ini mengagendakan tanggapan Pemkab terkait 6 Ranperda yang telah diajukan. Enam Raperda tersebut diantaranya, Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan, Pariwisata Halal, Perubahan Badan Hukum PD Sarana Pembangunan Siak, perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, serta pengolahan limbah domestik.

Selain pembacaan jawaban Pemkab terhadap pandangan umum fraksi, dalam rapat ini juga dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangangani 6 Raperda tersebut. Diantaranya Pansus A diketuai Hendri Pangaribuan yang akan membahas Ranperda tentang Retribusi pelayanan Tera Ulang, dan Kesehatan Labkesda.

Selain itu Pansus B yang diketuai Indra Gunawan akan membahas bentuk badan hukum PD SPS, serta perubahan atas Perda Kabupaten Siak No 7 tahun 2007. Kemudian, dan Pansus C yang diketuai Sutarno akan membahas Ranperda tentang Pariwisata halal dan air. *** #SIAK